PERAN PASUKAN (KONTINGEN) GARUDA TNI SEBAGAI ANGGOTA PASUKAN PERDAMAIAN PBB DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA BERDASARKAN UUD REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Berdirinya Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) ditandai penandatanganan Piagam PBB pada tanggal 24 Oktober 1945 di San Fr'ansisco Amerika Serikat manakala negara negara di dunia sedang bangkit menyongsong suasana baru dalam tata hubungan internasional setelah terjadi perang dunia II yang telah menyadarkan umat manusia untuk selalu berupaya mewujudkan perdamaian. Guna menjamin terciptanya perdamaian dan keamanan internasional yang berkelanjutan maka PBB sebagai lembaga tertinggi diantara bangsa-bangsa membentuk mekanisme pengamanan kolektif yang pembentukannya
didasarkan Piagam PBB pasa1 41-42, namun usaha tersebut dirasakan "amat politis" sifatnya, khususnya semenjak pecahnya Perang Korea (1950-1953). Diprakarsai oleh Dag
Hammerskolj pada sidang khusus di Majelis Umum PBB maka, diciptakan suatu pendekatan baru yang lebih mengurangi resiko-resiko secara politis. Pendekatan yang kemudian diwujudkan dalam mekanisme yang disebut "United Nations Peacekeeping Operations" atau "Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB". UN Truce Supervision Organization (UNTSO) yang didirikan tanggal 29 Mei tahun 1948 bertugas sebagai
Pasukan Pemelihara Perdamaian Dunia kemudian menjadi tonggak peringatan hari Pasukan Pemelihara Perdamaian Dunia (Peacekeepers Day). Masalah yang diangkat peneliti bagaimana Peran Pasukan (Kontingen) Garuda TNI sebagai Anggota Pasukan
Perdamaian PBB dalam rangka mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Tujuan penelitian adalah menganalisis landasan hukum dibentuknya Pasukan (kontingen) pemeliharaan perdamaian PBB, Dasar Hukum
nasional di bawah UUD NRI tahun 1945 yang memberikan legitimasi pembentukan Pasukan (kontingen) Garuda TNI serta menganalisis kewenangan Pasukan (kontingen)
pemeliharaan perdamaian PBB dalam rangka mewujudkan tujuan negara berdasarkan UUD NRI tahun 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil kajian hukum didasarkan pada Substansi hukum terkait pelaksanaan peran kontingen PBB dalam mewujudkan tujuan negara berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara Substansial inkonsistennya produk UUD 1945 pasal 11
(2)/Amandemen) yang merujuk dari Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 pasal 10 dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2012 pada BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 (belum mencantumkan PP RI No. 33 Tahun 1973 dan belum memiliki aturan peralihan
pasal 7), sehingga dikatakan belum dapat mewujudkan tujuan negara berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
===========================================================

The UN Security Council officially began to operate the world peacekeeping force in 1948 with the establishment of the UN Military Observer Group in India and Pakistan
(UNMOGIP) and the UN Truce Supervision Organization (UNTSO). From its initial existence, this UN peacekeeping operation operated with clear and implemented principles for a ceasefire: peacekeepers do not side with warring parties, nor interfere in political affairs. The role of the Department of Peacekeeping Operations under the UN Security Council (Under-Secretary-Generalof the Departmentof Peacekeeping Operations/USG of DPKO) was formulated in June 1992 through the UN capacity building plan in preventive and peacekeeping diplomacy, entitled AnAgenda for Peace.
The UN Truce Supervision Organization (UNTSO), which was established on May 29, 1948, serves as a World peacekeeping force, to observe, maintain armistice and guard the area in charge/border of the warring areas so as to increase the trust of both warring parties. On December 11, 2002, the United Nations General Assembly designated May 29 as World Peacekeepers Day, and the first day was commemorated on May 29, 2003 (un.org/International Day of peacekeepers). The problem raised by researchers is how the role of troops (contingent) Garuda TNI as a member of the UN peacekeeping force in order to realize the goals of the Republic of Indonesia based on the Constitution of the 1945 NRI. The purpose of the study was to analyze the legal basis for the formation of the UN peacekeeping force, analyze the legal basis under the 1945 Constitution that provides legitimacy for the formation of Garuda TNI troops (contingent) and analyze the authority of the UN peacekeeping force to explain the role of Garuda TNI troops (contingent) as members of the UN peacekeeping force in order to realize the goals of the country under the 1945 Constitution. The research method used is a qualitative method. The results of the legal review are based on the substance of the law related to the implementation of the role of the UN contingent in realizing the goals of the state based
on the law of the Republic of Indonesia in 1945. Substantially Act No. 37 of 1999 article 10 (not yet in sync with the 1945 Constitution Article 11 (2)/Amendment) and Law No. 15 of 2012 in Chapter I on the general provisions of Article 1 (not including PP RI No. 33 of 1973 and does not have a transitional Rule Article 7), so it is said that it has not been able to realize the goals of the state under the law of the Republic of Indonesia in 1945.