PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGANAN UNJUK RASA ANARKIS YANG BERKEADILAN

Unjuk rasa sebagai bentuk kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum terkandung dua makna yaitu kebebasan dan tanggung jawab. Unjuk rasa sering mengabaikan ketentuan hukum sehingga berujung dengan tindakan anarkis. Penanganannya saat ini dirasakan tidak berkeadilan, seperti kegagalan penyidik dalam menyelesaikan berkas perkara untuk diserahkan ke JPU, penangkapan kepada pelaku unjuk rasa yang tidak semestinya oleh aparat, kekerasan yang dialami pengunjuk rasa oleh aparat, korban aksi anarkis yang belum mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi. Penegakan hukum pidana terhadap penanganan unjuk rasa anarkis dilakukan guna memberikan kepastian hukum yang berkeadilan. Permasalahan penelitian adalah menemukan factor perubahan unjuk rasa damai menjadi anarkis, bagaimana penyelidikan dan penyidikan terhadap unjuk rasa anarkis dan bagaiman konsep penegakan hukum pidana yang berkeadilan dalam penanganan unjuk rasa anarkis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan didukung wanwancara menggunakan paradigma post-positivisme.Teknik pengumpulan data dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan penyebab utama anarkis adalah massa yang terprovokasi, karena factor internal dari pengunjuk rasa, faktor kemampuan pengendalian massa. Temuan penelitian bahwa tingkat penyelesaian perkara
anarkis sangat rendah. Kelemahannya saat pelimpahan tidak dibarengi dengan bukti mula yang cukup, sehingga penyidik satuan wilayah tidak dapat memberkas perkara untuk dilimpahkan ke JPU. Faktor aturan hukum pidana terhadap unjuk rasa anarkis belum diatur dalam UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Konsep baru penegakan hukum pidana yang berkeadilan bahwa dikehendaki adanya pembaharuan hukum UU 9 Tahun 1998, Perbaikan system penegak hukum dalam melaksanakan penyidikan, perbaikan sarana dan peningkatan kesadaran
hukum terhadap ketentuan penyampaian pendapat dimuka umum. Serta terpenuhinya prinsip Equality Before the Law, maka dilakukan penegakan hukum terhadap aparatur pengamanan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Penelitian ini menghasilkan model penanganan unjuk rasa yang berbasis keadilan jaminan menyeluruh dalam penegakan hukum (Exhaustive Assurance Justice- based Law Enforcement). Rekomendasi kepada legislative untuk melakukan pembaharuan hukum pidana terhadap UU No 9 Tahun 1998 Kemerdekan
Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum. Kepada Kepolisian dapat melakukan perbaikan pedoman operasional penanggulangan anarkis, memberikan kewenangan penyidikan kepada SAA Brimob Polri.
============================================================

Demonstrations as a form of freedom to express opinions in public contain two meanings, namely freedom and responsibility. Demonstrations often ignore legal provisions, resulting in anarchic actions. The handling is currently felt to be unfair, such as the failure of investigators to complete the case files to be submitted to the Public Prosecutor, the arrest of the perpetrators of demonstrations that were not appropriate by the apparatus, the violence experienced by protesters by the apparatus, victims of anarchist acts who have not received compensation and rehabilitation. Enforcement of criminal law regarding the handling of anarchist demonstrations is carried out to provide fair legal certainty. The research problem is to find the factors that change peaceful demonstrations into anarchists, how to investigate and investigate anarchist demonstrations and what is the concept of fair criminal law enforcement in handling anarchist demonstrations.This research uses a normative juridical method supported by interviews using a post-positivism paradigm. Data collection techniques using primary and secondary data collection.
The results of the study show that the main cause of anarchy is the masses who are provoked, due to the internal factors of the protesters, the ability to control the crowd. Research findings show that the rate of resolution of anarchist cases that are transferred to the public prosecutor is very low. The weakness is that when the
delegation is not accompanied by sufficient initial evidence, so that regional unit investigators are unable to file cases to be delegated to the Public Prosecutor. Criminal law regulatory factors regarding anarchist demonstrations have not been regulated in Law No. 9 of 1998 on Freedom of Expression of Opinion in Public.The new concept of just enforcement of criminal law requires legal reform of Law 9 of 1998, improving the law enforcement system in carrying out investigations, improving facilities and increasing legal awareness of the provisions for expressing opinions in public. As well as fulfilling the principle of Equality Before the Law, law enforcement is carried out against security officers according to the type of violation committed. This research produces a model for handling demonstrations based on comprehensive assurance justice in law enforcement (Exhaustive Assurance
Justice-based Law Enforcement). Recommendations to the legislature to reform criminal law regarding Law No. 9 of 1998 Freedom to Express Opinions in Public. The Police can make improvements to operational guidelines for dealing with
anarchy, giving investigative authority to the SAA Brimob Polri.