MODEL PENGATURAN SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) MENUJU LINGKUNGAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi regulasi pemerintah dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di rumah sakit, menganalisis alasan mengapa sistem pengelolaan limbah B3 di rumah sakit masih belum optimal, dan membangun model pengaturan sistem pengelolaan
limbah B3 menuju lingkungan hidup bersih dan sehat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, dimana pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan empiris, penedekatan kasus, dan pendekatan konseptual.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum pengelolaan limbah B3 di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berjenjang, namun masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Pengelolaan limbah B3
diatur oleh lembaga pembuatan hukum, birokrasi penegakan hukum, dan pemegang peran, namun terdapat perbedaan antara pemerintah dan kabupaten/kota di Bali. Rekonstruksi regulasi pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah B3 dilakukan dengan memberikan pelimpahan kewenangan kepada stakeholder pemerintah kecamatan dan kelurahan/desa.
Saran yang dihasilkan dari penelitian ini meliputi pemberian kewenangan kepada pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa dalam pengelolaan limbah B3, peningkatan sinergitas stakeholder dalam penanganan pengelolaan limbah B3, dan pengenakan sanksi serta penegakan peraturan daerah pengelolaan limbah B3.
============================================================

This research aims to identify government regulations in managing Hazardous and Toxic Waste (B3) in hospitals, analyze the reasons why the B3 waste management system in hospitals is still not optimal, and develop a model for regulating the B3 waste management system towards a clean and healthy environment. This is a normative juridical research, where the approach used includes empirical, case,
and conceptual approaches. The results of the study show that the legal system for B3 waste management in Indonesia is regulated in several levels of legislation, but there are still obstacles in its implementation. B3 waste management is regulated by law-making institutions, law enforcement bureaucracy, and stakeholders, but there are differences between the government and districts/cities in Bali.
Reconstruction of local government regulations in B3 waste management is carried out by delegating authority to government stakeholders in sub-districts and villages. The suggestions resulting from this research include delegating authority to sub-district and village governments in B3 waste management, improving stakeholder synergy in handling B3 waste management, and enforcing sanctions and local regulations for B3 waste management.