PENGUATAN REGULASI PENYELENGGARAAN IMUNISASI TERHADAP BALITA YANG BERKEADILAN DI PUSKESMAS MENUJU KESEHATAN MASYARAKAT

Kesehatan menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus
diwujudkan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Salah satu pelayanan kesehatan yang dapat memenuhi hak kesehatan bagi balita adalah imunisasi program. Imunisasi sangat penting dan wajib
diberikan pada balita, tetapi masih terdapat adanya keraguan dan penolakan oleh orang tua terhadap imunisasi program. Disebabkan kurangnya pemahaman dan informasi mengenai imunisasi program, munculnya kepercayaan mengenai halal
atau haramnya vaksin imunisasi, belum adanya sanksi terhadap penolakan imunisasi program. Peraturan yang ada saat ini juga belum mengatur secara spesifik mengenai kewenangan struktur penyelenggara imunisasi, edukasi dan konseling, sanksi penolakan imunisasi program, timbul ketidakmerataan pada pemenuhan imunisasi dasar lengkap pada balita. Permasalahan pada disertasi ini adalah 1) Mengapa penyelenggaraan imunisasi terhadap balita belum berkeadilan?
2) Bagaimana regulasi penyelenggaraan imunisasi yang berlaku saat ini? 3) Bagaimana penguatan regulasi penyelenggaraan imunisasi terhadap balita yang berkeadilan menuju kesehatan masyarakat. Metode penelitian menggunakan normatif empiris dengan paradigma post-positivisme. Lokasi penelitian di
Kabupaten Wonosobo, Temanggung dan Magelang. Sumber data sekunder dari studi kepustakaan, data primer dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan informan. Wawancara dilakukan oleh para informan kepala dinas kesehatan, petugas kesehatan, tokoh agama dan orang tua yang menolak imunisasi. Penelitian dilakukan di Kabupaten Wonosobo, Temanggung dan
Magelang mencakup jumlah imunisasi rutin, jumlah penolakan imunisasi oleh orang tua, jumlah Puskesmas, peraturan penyelenggara imunisasi dan sanksi penolakan imunisasi. Ketiga wilayah penelitian belum mempunyai peraturan secara khusus yang mengatur mengenai pelaksanaan imunisasi dan sanksi penolakan imunisasi. Penyelenggaraan imunisasi terhadap balita belum berkeadilan disebabkan oleh faktor internal pengetahuan dan sikap orang tua, ekternal meliputi pelayanan kesehatan, kepercayaan keluarga terhdap iminusasi
program dan agama. Penguatan regulasi penyelenggaraan imunisasi pada penelitian ini berupa penambahan frasa pasal pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi guna mewujudkan keadilan bagi pemenuhan hak
kesehatan bagi balita sebagai implementasi Pancasila Sila ke-2 dan ke-5 tentang Keadilan. Perbandingan negara lain yang mempunyai dan melaksanakan vaksin imunisasi adalah Amerika Serikat yang menetapkan sanksi berupa pembatasan
hak untuk mendapat manfaat publik bagi orangtua yang menolak imunisasi pada anaknya. Sedangkan Malaysia belum ada regulasi yang mengatur, sama seperti Indonesia. Saran bagi pemerintah adalah penyelenggaraan imunisasi diikuti
dengan edukasi dan konseling, negara melakukan penguatan regulasi melalui perubahan frasa pada peraturan penyelenggaraan imunisasi dan membangun struktur kewenangan penyelenggara imunisasi yang berkeadilan. Implikasi
penelitian berupa penyelenggaraan imunisasi dengan didahului edukasi dan konseling bagi orangtua untuk mencegah penolakan.
============================================================

Health is part of human rights that must be realized by providing affordable and quality health services. One of the health services that can fulfill the right to health for toddlers is the immunization program. Immunization is very
important and must be given to toddlers, but there are still doubts and rejection by parents of program immunizations. Due to a lack of understanding and information about program immunizations, the emergence of beliefs about halal
or unlawful immunization vaccines, there are no sanctions for refusing immunization programs. The current regulations also do not specifically regulate the authority of the structure of immunization providers, education and counseling, sanctions for refusing immunization programs, resulting in inequality in fulfilling complete basic immunization for toddlers. The problems in this dissertation are 1) Why is the implementation of immunization against toddlers not fair? 2) What are the current regulations for administering immunization? 3) How to strengthen regulations on the implementation of equitable immunization of toddlers towards public health. The research method uses empirical normative with a post-positivism paradigm. The research locations are in Wonosobo, Temanggung and Magelang Regencies. Secondary data sources from literature studies, primary data from field observations and interviews with informants. Interviews were conducted with informants from the head of the health office, health workers, religious leaders and parents who refused immunization.
The research was conducted in Wonosobo, Temanggung and Magelang Regencies including the number of routine immunizations, the number of immunization refusals by parents, the number of Community Health Centers, regulations
administering immunization and sanctions for refusing immunization. The three research areas do not yet have specific regulations governing the implementation of immunization and sanctions for refusing immunization.
The implementation of immunization against toddlers has not been fair due to internal factors of knowledge and attitudes of parents, external including health services, family trust
in immunization programs and religion. Strengthening regulations on administering immunization in this study is in the form of adding article phrases to Law Number 36 of 2009 and Regulation of the Minister of Health Number 12
of 2017 concerning Implementation of Immunizations in order to realize justice for fulfilling the right to health for toddlers as the implementation of the 2nd and 5th Pancasila Precepts about Justice. Comparison of other countries that have and implement immunization vaccines is the United States which stipulates sanctions in the form of restrictions on the right to obtain public benefits for parents who refuse to immunize their children. Meanwhile, Malaysia has no regulations governing it, just like Indonesia. Suggestions for the government are that the
implementation of immunization is followed by education and counseling, the state strengthens regulations through changing the phrases on the regulations for administering immunization and building a fair immunization administration
authority structure. The research implication is in the form of administering immunization preceded by education and counseling for parents to prevent rejection.