FORMULASI REGULASI PENGAWASAN KEGIATAN EKONOMI DAN IDENTIFIKASI WAJIB PAJAK BERBASIS INFORMASI GEOSPASIAL

Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negaranya. Dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut, dibutuhkan biaya dengan cara memungut pajak kepada warga negaranya. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling dominan untuk membiayai pengeluaran negara/pembangunan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Mengapa pengawasan kegiatan ekonomi dan identifikasi wajib pajak belum berjalan optimal? (2) Bagaimana regulasi pengawasan kegiatan ekonomi dan identifikasi wajib pajak saat ini? (3) Bagaimana formulasi regulasi pengawasan kegiatan ekonomi dan identifikasi wajib
pajak berbasis informasi geospasial? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang dilakukan dengan meneliti data sekunder kemudian disandingkan dengan data primer di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)
Pengawasan kegiatan ekonomi dan identifikasi wajib pajak belum berjalan optimal dipengaruhi oleh faktor internal: belum ada Sistem Informasi Geospasial Tematik Perpajakan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), sehingga data dan informasi geospasial belum dioptimalkan untuk pengayaan data perpajakan dan perluasan basis perpajakan. Sedangkan faktor
eksternal: implementasi self assessment system sangat dipengaruhi oleh voluntary compliance (kepatuhan sukarela) Wajib Pajak, yang fakta empirisnya belum semua Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa dan
mengisinya dengan benar sesuai kondisi kegiatan usaha yang sebenarnya. (2) Regulasi pengawasan kegiatan ekonomi dan identifikasi wajib pajak berbasis pemanfaatan informasi geospasial di Direktorat Jenderal Pajak mendesak untuk
segera dilakukan, sejalan dengan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan kemajuan teknologi dalam pengembangan skala perekonomian nasional. 3) Formulasi regulasi pengawasan kegiatan ekonomi dan identifikasi wajib pajak berbasis informasi geospasial dapat dilaksanakan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peningkatan Kinerja Penerimaan Perpajakan Berbasis Data dan Informasi Geospasial Tematik Perpajakan, atau menyempurnakan Pasal 35A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dengan menambah Ayat (3) yang isinya mengatur pembangunan Sistem
Informasi Geospasial Tematik Perpajakan sebagai sarana sinkronisasi data yang telah dihimpun DJP sebagaimana telah diatur di Ayat (1) dan (2) sebelumnya. Formulasi regulasi tersebut secara politik hukum diharapkan dapat menciptakan
keseimbangan dan keadilan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia.
============================================================

The Republic of Indonesia based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution of the Republic of Indonesia) has the goal of realizing general welfare for all its citizens. In realizing this prosperity, costs are
needed by collecting taxes on its citizens. Tax is a source of state revenue that has a big role in financing government spending and sustainable development. The problems in this study are: (1) Why has the supervision of economic activity and identification of taxpayers not run optimally? (2) What are the current regulations for supervising economic activity and identification of taxpayers? (3) What is the
formulation of regulations on the supervision of economic activities and identification of tax payers based on geospatial information? This research method uses empirical juridical research which is carried out by examining secondary data first and then proceeding with conducting research on primary data in the field. The results of the study show that: (1) Monitoring of economic activity and
identification of taxpayers has not run optimally influenced by internal factors, because there is no geospatial information system that is integrated with the Directorate General of Tax Information System (SIDJP), so geospatial data and information have not been optimized for enrichment tax data and tax base expansion. While external factors, in the implementation of the self-assessment system is strongly influenced by voluntary compliance (voluntary compliance)
Taxpayers, the empirical facts are formally and materially not all Taxpayers submit Annual and Periodic Tax Returns (SPT) and fill them out correctly. (2) Regulations
on the supervision of economic activities and identification of taxpayers currently regulate the use of geospatial information at the Directorate General of Taxes urgently to be carried out immediately in line with the increasing level of public education and technological advances in the development of its economic scale. Geospatial information in various forms and uses can be accessed by the public through the internet on computers or cellular phones for the benefit of developing their economy. 3) Formulation of regulations for supervising economic activities and identification of tax payers based on geospatial information can be implemented by issuing a Minister of Finance Regulation for Improving the Performance of Tax Revenue Based on Geospatial Data and Information by amending Article 35A of Law Number 7 of 2021 by adding paragraph (3) for utilization DGT collected data. DGT can enrich tax data and broaden the tax base, which politically and legally can create balance and fairness in the application of tax laws and regulations in Indonesia.