KONSEP PENGATURAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA PASCA PUTUSAN MK NO. 97/ PUU-XIV/2016

Penelitian disertasi ini bertujuan membuat konsep pengaturan tentang Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (selanjutnya ditulis Kepercayaan) yang sesuai dengan prinsip keadilan, non diskriminasi, toleransi, dan kebebasanberagama. Penganut Kepercayaan adalah warga negara Indonesia yang hingga kini belum mendapatkan hak dasanya secara maksimal sebagaimana warga negara lainnya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga Juni 2021 penganut Kepercayaan di Indonesia sebanyak 102.508 jiwa (total penduduk Indonesia 272,23 juta jiwa). Rumusan masalah disertasi ini a) Faktor-faktor apa yang membuat hak penganut Kepercayaan belum terpenuhi? b) Bagaimana pengaturan Kepercayaan saat ini? dan c) Bagaimana konsep pengaturan Kepercayaan pasca Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016? Penelitian disertasi ini mengkaji, menganalisis, dan mengkonep pengaturan berdasarkan fakta-fakta diskriminasi yang dialami penganut Kepercayaan seperti kesulitan akses pekerjaan, pendidikan, penolakan pemakaman, kesulitan membangun rumah ibadah, problem pelayanan Adminduk, dan masih adanya stigma sesat atau kafir. Tipe penelitian ini yuridis-empiris di mana mengkaji teori-teori, bahan-bahan hukum, serta data faktual di masyarakat. Sumber data penelitian ini wawancara dengan Ketua Kelompok Kepercayaan di empat kabupaten Kota di Jawa Tengah; Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Brebes. Disertasi ini menggunakan teori keadilan, teori non diskriminasi, toleransi, teori sistem hukum dan kebebasan beragama. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang membuat hak penganut Kepercayaan belum terpenuhi secara maksimal karena ketidakadilan yang bersumber dari substansi hukum yang mengaturnya, faktor stigma sesat dari masyarakat, dan juga perangkat pemerintah yang berlaku diskriminatif. Pengaturan Kepercayaan saat ini UU No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Penodaan Agama, UU No. 24 Tahun 2013 tentang Adminduk, PP No. 37 Tahun 2007 penjelasan UU 24 Tahun 2003 tentang Adminduk, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Keputusan Jaksa Agung No. :KEP004/J.A/01/1994, Peraturan Bersama Mendagri dan Menbudpar No. 43 dan No. 41 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan, Permendikbud No. 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Penganut Kepercayaan. Konsep pengaturan Kepercayaan pasca putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum Kepercayaan harus ada perbaikan dan harus ada undang-undang yang khusus mengatur tentang Kepercayaan. Rekomendasi dari penelitian ini perlu membuat “Direktorat Jenderal Kepercayaan Terhadap TuhanYang Maha Esa” sebagai payung keberadaan “Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.
============================================================

This dissertation research aimed to create a regulatory concept regarding Belief in God Almighty (hereinafter written Belief). The concept of regulating belief in accordance with the principles of justice, non-discrimination and tolerance was an effort to equalize the basic rights of adherents of the Faith as other citizens. Equalization of believers' human rights was a mandate of the Republic of Indonesia's 1945 Constitution, which stated that everyone has the right to protection and fulfillment of their freedom of religion and belief. Based on data from the Directorate General of Population and Civil Registration (Dukcapil) of the Ministry of Home Affairs (Kemendagri), as of June 2021, there are 102,508 Indonesian citizens who adhere to the Faith. That number is equivalent to 0.04 percent of the total population of Indonesia which reached 272.23 million people. This dissertation research examined, analyzed, and conceptualized arrangements based on the facts of discrimination experienced by Believers in the fulfillment of their basic rights. To achieve the authentic data, This research used a juridical-empirical. This type of research examined legal materials as well as factual data in the community. Data was collected from Belief group elders or leaders in four areas in Central Java: Semarang City, Semarang Regency, Kudus Regency, and Brebes Regency. This dissertation analysis employed the theories of justice, non-discrimination, tolerance, and the judicial system as a knife. The results of the study, the author hypothesized that discrimination experienced by adherents of the Faith occurs in at least five basic rights; access to employment, education, and population administration services. Adherents of the Faith also experienced discrimination in social acceptance, funerals, and the establishment of houses of worship. Based on the study and analysis of facts, legal materials and theoretical framework, Following the Constitutional Court's judgment (number 97/PUU-XIV/2016), the laws and regulations governing trust must be revised. In order to fulfill and protect the basic rights of believers as mandated by the constitution, a minimum regulation is needed at the level of a presidential regulation that specifically regulates beliefs as well as regulates the formation of a new ministry "Ministry of Culture, Belief, and Indigenous Peoples of the Archipelago".