ANALISIS TENTANG HAK-HAK TENAGA KERJA SETELAH PEMUTUSAN TENAGA KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum mengenai tenaga kerja setelah pemutusan tenaga kerja menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, untuk mengetahui hak-ha k tenaga kerj a setelah pemutusan tenaga kerja menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi hak-hak tenaga kerja setelah pemutusan tenaga kerja menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sumber Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif .Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan tipe penelitian secara yuridis normatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Aturan hukum mengenai tenaga kerj a setelah pemutusan tenaga kerja di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan menurut Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pasal 100 Bab V Tentang Perjanjian Kerja Harian/ Lepas, bahwa pekerja lepas termasuk ke dalam golongan PKWTT karena mereka bekerja dalam sebulan lebih dari 21 hari selama 3 bulan berturut-turut Hak-ha k tenaga kerj a setelah pemutusan tenaga kerja menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan , Berdasarkan Pasal 156-157 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 yaitu Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak, misalnya hak cuti dan lainnya. Faktor yang mempengaruhi hak-hak tenaga kerja setelah pemutusan tenaga kerja menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dipengaruhi oleh Faktor pendukung dalam melakukan pelaksanaan perlindungan hokum terhadap uang ganti rugi terhadap buruh yang di PHK oleh Perusahaan serta Faktor penghambatnya dalam melakukan pelaksanaan perlindungan hokum terhadap uang ganti rugi terhadap tenaga kerja yang di PHK oleh Perusahaan yaitu tenaga kerja tersebut yang kurang pengetahuannya bahwa itu adalah hal yang wajib untuk di bayarkan oleh Perusahaan.