Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Uji Materi (Judicial Review) Formil Suatu Undang-Undang

Indonesia merupakan negara hukum yang secara tegas diatur dalam UUD NRI 1945 pada Pasal 1 Ayat 3. Dalam menegakkan prinsip-prinsip dan supremasi hukum dibentuklah Mahkamah Konstitusi melalui amandemen ke-tiga dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkmah Konstitusi. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan uji materi (judicial review) baik secara materiil yakni meninjau substansi isi dan norma dalam muatan pasal suatu undang-undang atau secara formiil yakni meninjau proses pembentukan suatu undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran MK dalam melakukan uji materi secara formiil terhadap produk undang-undang dan menganalisis pertimbangan hakim MK atas permohonan uji formiil undang-undang Cipta Kerja dalam putusan Nomor 91/PUU-VIII/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan aturan hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian formiil memiliki implikasi besar karena dapat membatalkan suatu undang-undang beserta aturan turunannya jika bertentangan dengan UUD 1945. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa keputusan hakim yang menganggap UU Cipta Kerja cacat secara formiil dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat adalah langkah yang tepat. Namun diperlukan pembaharuan hukum agar produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif berdasarkan pada prinsip-prinsip negara hukum dan konstitusi sekaligus memenuhi kualifikasi meaningfull participation