TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSES PENANGKAPAN TERHADAP KORBAN AKIBAT TERJADINYA SALAH TANGKAP

Penelitian dengan judul Tinjauan yuridis tentang proses penangkapan terhadap korban akibat terjadinya salah tangkap menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analistis, sumber data utama yang digunakan adalam sumber data sekunder dan apabila perlu juga menggunakan sumber data primer. Penyidik melakukan salah tangkap dikarenakan penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap seseorang atas dasar kesewenang-wenanganan tanpa mendasarkan pada alasan sebagaimana telah diatur dalam undang-undangan yang mana undang-undang menegaskan bahwa melakukan penagkapan harus disertai adanya dugaan keras telah melakukan tindak pidana dengan disertai bukti permulaan yang cukup, bukti permulaan yang cukup diatur dalam Pasal 184 KUHAP, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Adapun besarnya jumlah ganti kerugian diatur dalam Pasal 9, yaitu bagi korban salah tangkap/korban peradilan sesat paling sedikit Rp. 500.000 dan paling banyak Rp. 8 8 100.000.000,-, korban salah tangkap/korban peradilan sesat yang mengakibatkan luka atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan paling sedikit Rp. 25.000.000,l dan paling banyak Rp. 300.000.000,-, korban salah tangkap/korban peradilan sesat yang mengakibatkan mati paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 600.000.000,- Saran-saran yang disampaikan adalah dalam melakukan tindakan penangkapan, penyidik harus memahami peraturan perundangan yang mengatur dan dapat bekerja secara professional serta dapat melihat situasi dan kondisi dari perilaku yang akan dilakukan penangkapan, dalam memberikan ganti kerugian hedaknya faktor yang menyangkut segi psikologis dari korban untuk menjadi pertimbangan yang utama agar tidak terjadi trauma bagi korban salah tangkap.