PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KESEHATAN PEKERJA DALAM SISTEM OUTSOURCING : KAJIAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN OLEH PEMBERI KERJA

SUDIRARJO, OCTAVIANUS PUJI (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KESEHATAN PEKERJA DALAM SISTEM OUTSOURCING : KAJIAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN OLEH PEMBERI KERJA. Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

[thumbnail of 211003742018522-SKRIPSI.pdf] Text
211003742018522-SKRIPSI.pdf

Download (790kB)

Abstract

Perlindungan hak kesehatan pekerja merupakan aspek penting dalam konteks keadilan sosial dan pembangunan tenaga kerja di Indonesia. Namun, dalam era globalisasi dan dinamika pasar kerja yang terus berkembang, praktik outsourcing telah menjadi fenomena umum yang memberikan manfaat efisiensi bagi perusahaan tetapi juga menimbulkan tantangan dalam perlindungan hak-hak pekerja khususnya para pekerja outsourcing. Dalam kerangka hukum di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai undang-undang lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional, mengatur perlindungan terhadap hak-hak pekerja, termasuk hak atas kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hak kesehatan pekerja outsourcing dalam konteks kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan oleh pemberi kerja. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum yang ada dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Dengan metode pengumpulan data sebagai pendukung penelitian yang disajikan berupa diskriptif uraian kalimat, dan metode analisis data. Temuan menunjukkan bahwa masih terdapat pelanggaran oleh pemberi kerja yang menyebabkan hak kesehatan pekerja outsourcing tidak terpenuhi, terutama terkait dengan pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya pekerja khususnya para pekerja outsourcing untuk lebih proaktif dalam memantau status kepersertaan BPJS Kesehatan mereka melalui layanan yang telah diberikan oleh BPJS Kesehatan. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan adanya kekurangan dalam penindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS, dan tidak pernah terekspos media massa dan media sosial.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Ketenagakerjaan, Outsourcing, Alih Daya, JSN, BPJS Kesehatan, Iuran Kepersertaan PPU, Pemberi Kerja, Pelanggaran, Sanksi Administratif, Ancaman Pidana, 8 tahun, Satumilyar
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > 74201 - S1 Hukum
Depositing User: Fakultas Hukum
Date Deposited: 10 Oct 2024 06:55
Last Modified: 10 Oct 2024 06:55
URI: http://repository.untagsmg.ac.id/id/eprint/1290

Actions (login required)

View Item
View Item