PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN DI PURWOREJO

Indonesia sebagai negara berkembang tidak lepas dari permasalahan kejahatan atas harta benda salah satunya kasus penggelapan kendaraan. Adanya penegakan hukum bertujuan agar tidak timbul perbuatan yang tidak dikehendaki seperti tindakan menghakimi sendiri serta memberikan perlindungan teruntuk pihak pelaku maupun korban. Penggelapan ialah termasuk dalam jenis tindak pidana yakni yang berbentuk kejahatan kepada harta kekayaan seseorang yang pengaturannya bisa didapati pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini menjelaskan tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan di Purworejo. Permasalahan dalam penelitian yakni Bagaimana Penegakan Hukum tindak pidana Penggelapan Kendaraan di Purworejo? Bagaimana Kendala dan Upaya Mengatasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan di Purworejo?. Dalam penelitian ini, penulis memakai metode penelitian pendekatan yuridis normatif. Sedangkan data yang dikumpulkan melewati teknik wawancara, studi kepustakaan serta dokumen. Hasil penelitian yang menunjukkan jika pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penggelapan kendaraan di Purworejo yaitu dengan 2 cara yakni dengan cara penanganan secara preventif serta penanganan secara represif. Secara preventif ialah penanganan kasus yang dilakukan lewat pencegahan yang dilaksanakan sejak dini, misalnya saja dalam bentuk penyuluhan serta seminar tentang bahaya penggelapan kendaraan. Secara represif yakni tahapan penyidikan, tahapan penindakan, tahapan pemeriksaan, serta tahapan penyelesaian berkas perkara. Kendala dalam mengatasi penegakan hukum tindak pidana penggelapan kendaraan di Purworejo yaitu pelaku penggelapan kendaraan yang sudah terorganisir dan memiliki kelompok/jaringan tertata, sarana dan prasarana yang belum memadai dalam melakukan penyidikan, dan minimnya koordinasi lintas kabupaten/kota yang fokus mengejar penggelapan kendaraan. Faktor yang menjadikan penyebab dari berjalannya tindak pidana penggelapan. Faktor intern yakni faktor kebutuhan ekonomi serta faktor pemanfaatan adanya kesempatan. Faktor ekstern yakni faktor ekonomi dari lingkungan hingga faktorlingkungan. Upaya mengatasi penegakan hukum tindak pidana penggelapan kendaraan di Purworejo yaitu melakukan operasi kendaraan bermotor/razia berkala, memfasilitasi alat-alat pendeteksi kendaraan gelap, serta melaksanakan koordinasi bersama Kepolisian daerah sekitar Kabupaten Purworejo