KAJIAN HUKUM PELIMPAHAN WEWENANG DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP) TERHADAP PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS) DI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Pelimpahan wewenang dari Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) kepada Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di rumah sakit pendidikan merupakan aspek penting dalam praktik dan pendidikan kedokteran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum, tanggung jawab, dan implikasi etika dari proses pelimpahan wewenang di rumah sakit pendidikan di Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, yang mengatur pelimpahan wewenang medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelimpahan wewenang diatur secara ketat untuk memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan standar profesional dan hak-hak pasien terlindungi. Penelitian ini menyoroti keterkaitan tanggung jawab hukum antara DPJP dan PPDS, terutama dalam kasus kesalahan medis akibat tugas yang dilimpahkan. Pertimbangan etika juga sangat penting, dengan penekanan pada pentingnya pengawasan, dokumentasi, dan kepatuhan terhadap etika kedokteran dalam proses pelimpahan. Rekomendasi meliputi penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP), peningkatan pengawasan, dan peningkatan komunikasi antara DPJP dan PPDS untuk meminimalkan risiko dan memastikan praktik pelimpahan yang aman dan efektif.