ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) CENTRAL ARTHA TEGAL

Didalam praktik sehari-hari di dalam dunia perbankan pada umumnya maupun di PT. BPR Central Artha Tegal seringkali debitur mengalami kegagalan dalam menjalankan usahanya. Hal ini membuat debitur tersebut tidak dapat mengembalikan pinjaman kredit yang telah diperolehnya dengan tepat pada waktunya. Dengan tidak dibayarnya hutang kepada kreditur, maka menyebabkan kredit menjadi macet. Untuk itu dalam pembahasan ini permasalahan meliputi: Bagaimana pelaksanaan perjanjian antara kreditur dan debitur di PT.BPR Central Artha Tegal? Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya wanprestasi atau kredit macet bagi debitur di PT.BPR Central Artha Tegal dan Bagaimana penyelesaian kredit macet di PT.BPR Central Artha Tegal. Dalam pembahasan terhadap penyelesaian kredit macet di PT. BPR Central Artha Tegal menggunakan methode pendekatan yuridis nurmatif, yaitu pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di dalam masyarakat, yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan.Pada prinsipnya pelaksanaan perjanjian kredit di PT. BPR Central Artha Tegal telah memperhatikan pada asas-asas dan ketentuan hukum perjanjian pada umumnya sesuai dengan hukum perjanjian seperti asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik yang sesuai dengan KUHPerdata yaitu Pasal 1320 KUHPerdata dan asas itikad baik, seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.Timbulnya wanprestasi atau kredit macet bagi debitur di PT. BPR Central Artha Tegal karena adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis, adanya problem keluarga, dan karena timbulnya permasalahan diluar perkiraan seperti tertipu,terkena bencana. Dalam melakukan penyelesaian kredit macet di PT.BPR Central Artha Tegal selalu menggunakan pendekatan langkah preventif dalam bentuk negoisasi dan menghindari penyelesaian dengan menggunakan langkah represif yakni melalui langkah-langkah hukum