PENERAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN SISTEM RESTORATIVE JUSTICE DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PEMALANG

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, hal ini berarti bahwa semua tindakan dan perilaku masyarakat diatur oleh ketentuan hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diciptakan untuk memastikan pengawasan terhadap peredaran narkotika, agar penggunaannya sesuai dengan tujuan yang tepat, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Tujuan dari penulisan adalah untuk mengetahui penerapan penghentian penuntutan berdasarkan sistem restorative justice di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pemalang. Metode dalam penulis penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Sepekifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif. Jenis dari sumber data yang digunakan dalah data primer dan sekunder. Di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pemalang sudah merapkan penghentian penuntutan berdasarkan sistem restorative justice tetapi hanya untuk perkara pidana ringan. Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa penerapan penghentian penuntutan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pemalang sudah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan restorative justice bisa berasal dari hukum itu sendiri, keluarga terdakwa dan Masyarakat. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan adanya sosialisasi kepada Masyarakat tentang bagaimana penerapan penghentian penuntutan berdasarkan sistem restorative justice