TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PENANGKAPAN DAN PENAHANAN (STUDI DI POLDA JATENG)

Lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) yang diharapkan akan menjadi pedoman kepada para penegak Hukum dalam menjalankan profesinya secara professional dengan menghormati Hak Asasi Manusia ternyata belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan banyaknya permasalahan yang terjadi didalam kehidupan masyarakat diantaranya yaitu karena terjadinya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum terhadap seseorang yang akhirnya ternyata tidak terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Bahkan lebih dari itu, mereka yang tidak bersalah ternyata telah mengalami penyiksan dan penderitaan lainnya, yang melampaui batas-batas perikemanusiaan didalam tahanan. Hal yang demikian tentunya terhadap orang yang dijadikan sebagai tersangka/terdakwa merasa sangat dirugikan, oleh karena itu sangatlah perlu untuk mendapatkan suatu ganti kerugian atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan tersebut baik berupa kerugian nyata (riil), biaya yang telah dikeluarkan selama yang bersangkutan ditangka/ditahan, maupun kerugian immateriil berupa rusaknya nama baik yang dilihat menurut kedudukannya masingmasing. Berdasarkan diuraikan diatas, maka dalam skripsi ini perumusan masalah adalah sebagai berikut : Bagaimana Pelaksanaan Penangkapan Dan Penahanan Dalam Penyidikan Di Polres Banjarnegara? Serta upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan Tersangka apabila terjadi penangkapan dan Penahanan Yang Tidak Sah? Dari keseluruhan penulisan ini, penulis menggunakan metodologi penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normative, karena permasalahan yang diteliti adalah berkisar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapannya dalam praktek. Berhubung dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative, maka sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder (studi pustaka) yang didukung oleh sumber data primer, dimana penulis telah mengadakan wawancara dengan Penyidik POLDA Jateng . Selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisa secara kualitatif, sehingga tersusunlah skripsi ini. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa sebelum melaksanakan Penangkapan dan Penahanan dalam penyidikan di Polda Jateng telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan ,melalui beberapa tahapan yaitu penyidik telah melakukan penyelidikan yang teliti dan hati-hati berdasarkan ramburambu yang diberikan kepada penyelidik maupun penyidik. Terhadap adanya penangkapan dan penahanan yang tidak sah oleh penyidik Polri, tersangka dapat melakukan upaya-upaya yaitu dengan mengajukan ganti rugi dan rehabilitasi dengan mengajukan gugatan pra peradilan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 77 KUHAP