TELAAH YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 202/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim dan PUTUSAN NOMOR: 203/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim)

Dalam perkembangan jaman saat ini, Media Sosial sangat berpengaruh dalam membawa perubahan yang sangat radikal dalam berkomunikasi. ketika masyarakat menggunakan Media sosial, maka masyarakat tersebut harus punya etika atau attitude yang baik dan benar dalam berinteraksi dengan orang lain di dalam dunia maya, karena kesalahan berinteraksi bisa berakibat sanksi pidana. Negara telah menjamin melalui undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, termasuk pencemaran nama baik, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia. Penulis mencoba mengangkat permasalahan tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara pencemaran nama baik telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi, yaitu adanya perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dilakukan di muka umum, dan dengan maksud nyata untuk menuduh sesuatu hal. Hakim juga mempertimbangkan aspek subjektif pelaku, dampak perbuatan, serta asas keadilan dan proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana serta menggunakan analisis negatief wettelijke bewijs theorie (dalam menjatuhkan putusan hakim mendasari pada Pasal 184 KUHAP (Alat Bukti dan Keyakinan Hakim), alat bukti minimal 2, dan yang dicari adalah kebenaran materiil. Putusan hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan putusan berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri yang dalam pertimbangan mengacu pada ratio decidendi Putusan MK Nomor:
50/PUU-VI/2008.