IMPLEMENTASI ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM PENANGANAN PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA CUKAI PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA CUKAI KUDUS

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM PENANGANAN PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA CUKAI PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA CUKAI KUDUS” ini secara umum bertujuan untuk menganalisis penerapan asas ultimum remedium tindak pidana di bidang cukai dalam rangka pemulihan kerugian negara di KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus serta untuk mengetahui dan menganalisis solusi atas kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan penerapan ultimum remedium tindak pidana cukai di KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Kudus menjalankan fungsinya sebagai community protector dengan mengimplementasikan asas ultimum remedium sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021 Asas ini memungkinkan penyelesaian perkara di bidang cukai tanpa penyidikan, melalui pembayaran sanksi administratif sebesar tiga kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Asas ultimum remedium diberlakukan terhadap pelanggaran pasal-pasal genap yaitu Pasal 50, 52, 54, 56 dan/atau Pasal 58. Selanjutnya terhadap barang bukti rokok illegal ditetapkan sebagai barang milik negara untuk selanjutnya dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemusnahan dilakukan untuk menghilangkan fungsi rokok tersebut, sehingga tidak bisa disalahgunakan. (2) Dalam penerapan ultimum remedium mengalami kendala-kendala karena apabila suatu perbuatan sudah dianggap benar-benar merugikan kepentingan negara maupun rakyat baik menurut Undang-Undang yang berlaku maupun menurut perasaan sosiologis masyarakat, maka justru sanksi pidanalah yang menjadi pilihan utama (premium remedium). Dalam proses pidana seseorang diberi hukuman supaya dapat mempertanggung jawabkan kesalahannya ataupun kekeliruannya di hadapan masyarakat yang telah di rugikan.