PENGUATAN PENGATURAN PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING UNTUK MENJAGA KEDAULATAN NEGARA INDONESIA

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia tidak terlepas dari adanya tuntutan anggota WTO dengan adanya perdagangan bebas untuk membuka bursa tenaga kerja di Indonesia. TKA yang masuk ke Indonesia harus dilakukan pengawasan untuk mencegah terhadap TKA Ilegal. Pemerintah
berupaya mengintegrasikan setiap lembaga dan badan yang berkaitan dalam satu peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum dalam pengaturan pengawasan TKA. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana
pengaturan pengawasan TKA di Indonesia saat ini ? (2) Mengapa pengawasan TKA belum menjaga kedaulatan negara Indonesia ? (3) Bagaimana penguatan pengaturan pengawasan TKA untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia ? Penelitian ini menggunakan motode penelitian yuridis empiris. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekata peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan studi perbandingan dengan negara lain, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa: (1) Pengaturan pengawasan TKA di Indonesia saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang bertujuan untuk mempermudah prosedur penggunaan TKA untuk meningkatkan investasi, bukan untuk mempermudah persyaratan
TKA masuk ke Indonesia. Semakin investor atau pemodal yang berinvestasi di Indonesia, maka semakin membuka lapangan kerja baru. Pemerintah melalui Perpres tersebut ingin menerapkan kemudahan pemberian visa bagi TKA guna proses transfer pengetahuan dan teknologi bagi tenaga kerja lokal. (2) Pengawasan Tenaga Kerja Asing belum menjaga kedaulatan negara Indonesia disebabkan faktor internal masih adanya sinergitas antar lembaga yang menjadi kendala, selain itu masalah jumlah sumber daya manusia yang dimiliki menjadi kendala dalam melakukan pengawasan terhadap TKA. Faktor eksternal yaitu tidak sesuainya jabatan yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, masa kerja yang melebihi batas kontrak dan kurang jelasnya penyusunan hingga pengesahan
RPTKA yang mengakibatkan diskriminasi terhadap tenaga kerja lokal. Pengawasan TKA yang efektif dengan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan melalui perundang-undangan. Pemerintah berupaya mengintegrasikan setiap lembaga dan badan yang berkaitan dalam satu peraturan perundang-undangan
sebagai instrumen hukum dalam pengaturan pengawasan TKA. (3) Penguatan pengaturan pengawasan Tenaga Kerja Asing untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia berada dalam situasi yang mengkhawatirkan karena semakin meningkatnya keberadaan pengungsi dan pencari suaka serta adanya eksodus TKA asal Tiongkok yang mengekspansi sektor ketenagakerjaan. Penguatan
koordinasi antar lembaga pemerintah dalam melakukan pengawasan yang efektif dan sinergis melalui peraturan yang lebih jelas pembagian kewenangannya, selain itu koordinator yang berperan aktif dalam melakukan koordinasi secara rutin
berkaitan dengan perkembangan kasus-kasus yang terjadi di lapangan.
============================================================

The use of foreign workers (TKA) in Indonesia cannot be separated from the demands of WTO members with free trade to open up the labor market in Indonesia. TKA entering Indonesia must be supervised to prevent illegal TKA.
The government is trying to integrate every related institution and agency in one statutory regulation as a legal instrument in regulating TKA supervision. The
problems in this study are: (1) How is the regulation of TKA supervision in Indonesia currently? (2) Why has TKA supervision not maintained the sovereignty of the state of Indonesia? (3) How can TKA supervision be strengthened to maintain the sovereignty of the state of Indonesia? This study uses an empirical legal research method. Data sources consist of primary and secondary data. This study uses a statutory regulatory approach, a conceptual approach, a comparative study approach with other countries, and a case
approach. The results of this study indicate that: (1) The regulation of TKA supervision in Indonesia is currently regulated in Government Regulation (PP) Number 34 of 2021 concerning the Use of Foreign Workers which aims to simplify the procedure for using TKA to increase investment, not to simplify the requirements for TKA to enter Indonesia. The more investors or capitalists who invest in Indonesia, the more new jobs will be opened. The government through
the Presidential Decree wants to implement easy visa granting for foreign workers for the process of transferring knowledge and technology for local workers. (2) Supervision of Foreign Workers has not maintained the sovereignty of the
Republic of Indonesia due to internal factors, namely the lack of synergy between institutions which is an obstacle, in addition to the problem of the number of human resources owned being an obstacle in supervising foreign workers.
External factors include the incompatibility of positions limited by laws and regulations, work periods that exceed contract limits and the lack of clarity in the preparation and ratification of the RPTKA which results in discrimination against local workers. Effective supervision of foreign workers with community involvement in supervision through legislation. The government is trying to integrate every related institution and agency in one law and regulation as a legal instrument in regulating the supervision of foreign workers. (3) Strengthening the regulation of supervision of foreign workers to maintain the sovereignty of the Republic of Indonesia is in a worrying situation due to the increasing number of refugees and asylum seekers and the exodus of foreign workers from China who are expanding the employment sector. Strengthening coordination between government institutions in carrying out effective and synergistic supervision through regulations that provide clearer divisions of authority, in addition to
coordinators who play an active role in carrying out routine coordination related to developments in cases that occur in the field.