MODEL PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER ATAS PEMBERIAN INFORMASI KESEHATAN PASIEN YANG TIDAK JUJUR PADA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT

Ketidakjujuran pasien dalam memberikan informasi kesehatan kepada dokter berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan. Dokter membutuhkan data yang tepat untuk menentukan diagnosis yang benar dan menetapkan langkah
pengobatan yang sesuai. Ketidaklengkapan atau ketidakakuratan informasi membuat dokter sulit mengambil keputusan yang tepat. Pasien yang tidak jujur memperumit proses diagnosis dan mengurangi efektivitas pelayanan yang
diberikan. Dokter harus bekerja berdasarkan informasi yang akurat, sehingga kejujuran pasien menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai penyebab ketidakjujuran yang sering dilakukan oleh pasien dalam memberikan informasi kesehatan, menilai sejauh mana perlindungan hukum yang saat ini tersedia bagi dokter dalam praktik medis, serta mengembangkan model perlindungan hukum
yang lebih baik dan efektif untuk melindungi hak dokter dalam menjalankan tugasnya di bidang pelayanan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif-empiris, yang menggabungkan analisis norma
hukum dengan pengamatan praktis. Penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan dokter dan pasien untuk memperoleh data yang relevan dan mendukung pemahaman mengenai ketidakjujuran pasien serta perlindungan hukum yang ada bagi dokter dalam praktik medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjujuran pasien sering disebabkan oleh stigma sosial, kekhawatiran mengenai dampak medis, dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya informasi yang jujur. Dokter sering menghadapi tantangan dalam menilai keakuratan informasi yang diberikan oleh pasien, dan perlindungan hukum saat ini dianggap tidak memadai untuk situasi ini. Perlindungan hukum yang ada belum secara spesifik menangani masalah ketidakjujuran pasien, yang berdampak pada keputusan klinis dan kualitas pelayanan kesehatan. Model perlindungan hukum yang diusulkan yakni memperbaiki komunikasi dan edukasi baik secara lisan maupun menggunakan media informasi kepada pasien mengenai pentingnya memberikan informasi yang jujur, penambahan klausul di dalam persetujuan medis bahwa jika pasien atau keluarga pasien tidak jujur maka membebaskan dokter dari segala risiko yang diterjadi. Penting untuk menyusun regulasi yang mewajibkan dokter
menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam setiap pelayanan kepada pasien, dengan tujuan memberikan perlindungan diri kepada dokter dari risiko tertular penyakit dari pasien. Penegakan hukum yang berimbang dengan usulan pada regulasi PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tentang sanksi denda bagi pasien dan atau keluarga pasien yang tidak melaksanakan kewajibannya, khususnya pada aspek ketidakjujuran.
============================================================

Patient dishonesty in providing health information to doctors directly impacts the quality of healthcare services. Doctors require accurate data to determine the correct diagnosis and establish appropriate treatment steps. Incomplete or inaccurate information makes it difficult for doctors to make sound decisions. Dishonest patients complicate the diagnostic process and reduce the effectiveness of the services provided. Doctors must operate based on accurate information, making patient honesty a key factor in maintaining overall healthcare quality. This
research aims to analyze the various causes of patient dishonesty in providing health information, assess the extent of the legal protection currently available to
doctors in medical practice, and develop a better and more effective legal rotection model to safeguard doctors' rights in fulfilling their duties in healthcare services. The research methodology used in this study is normative empirical legal research, combining the analysis of legal norms with practical observation. This study involves in-depth interviews with doctors and patients to gather relevant data and enhance understanding of patient dishonesty and the legal protection available to doctors in medical practice. The results indicate that patient dishonesty is often caused by social stigma, concerns about medical repercussions, and a lack of understanding regarding the importance of honest information. Doctors frequently
face challenges in assessing the accuracy of the information provided by patients, and current legal protections are deemed inadequate for these situations. Existing legal protections have not specifically addressed the issue of patient dishonesty, affecting clinical decision-making and the quality of healthcare services. The proposed legal protection model includes improving communication and
education, both verbally and through informational media, about the importance of providing honest information. Additionally, it suggests adding a clause in medical consent forms stating that if a patient or their family is dishonest, it absolves the doctor from all associated risks. It is also crucial to formulate regulations requiring doctors to use Personal Protective Equipment (PPE) in every
patient interaction, aimed at protecting doctors from the risk of infection from patients. Balanced law enforcement is necessary, with proposals to amend Government Regulation No. 28 of 2024 concerning the implementation of Law No. 17 of 2023 on Health, particularly regarding penalties for patients and/or their families who fail to fulfill their obligations, especially concerning dishonesty.