MENJAGA KEDAULATAN NEGARA MELALUI PENEGAKAN DISIPLIN BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai pembela kedaulatan Negara dan melaksanakan pertahanan Negara, demi tetap kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggota TNI yang melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer yang dilakukan oleh anggota TNI akan dikenai tindakan Disiplin Militer yang diberikan langsung oleh Ankum kepada bawahannya, tindakan tersebut bersifat seketika serta besifat mendidik dapat berupa tindakan fisik dan teguran
lisan. Permasalahan dalam penelitian ini diasntaranya: (1) Bagaimana pengaturan penegakan disiplin bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat saat ini ? (2) Mengapa penegakan disiplin bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Darat belum berjalann efektif ? (3) Bagaimana menjaga kedaulatan negara melalui penegakan disiplin bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunnder sebagai data utamanya, sedangkan data primer sebagai data penunjang. Penelitian ini juga menggunakan pendekatann peraturan perundang-undangan, pendekatann konseptual, dan pendekatan perbandingan
berbagai negara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: (1) Pengaturan penegakan disiplin bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang
hukum disiplin militer. Penjatuhan terhadap pelanggaran disiplin yang melanggar dilakukan oleh Ankum sebagai pejabat dalam militer yang telah bertanggung jawab terhadap seluk beluk anak buahnya yang melanggar. Pelanggaran disiplin
bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dikenakan sanksi bervariasi yaitu 7 hari, 12 hari dan 21 hari yang akan ditempatkan di ruangan khusus atau sel.(2) Penegakan disiplin bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia belum berjalan efektif karena dipengaruhi faktor internal masih adanya anggota TNI yang melanggar baik disiplin. Faktor eksternal yaitu masih kurang tegas penjatuhan sanksi bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin. Penjatuhan sanksi disiplin bagi anggota Tentara Nasional Indonesia tidak diselesaikan melalui peradilan militer. (3) Menjaga kedaulatan negara melalui penegakan disiplin bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia dengan memperhatikan asas kepentingan militer dalam penjatuhan hukum disiplin sangatlah dikedepankan dalam institusi TNI. Pada masa sekarang TNI lebih profesional dan tetap solid sebagai alat pertahanan untuk menjaga kedaulatan
negara. TNI dalam menjaga kedaulatan negara melalui penegakan disiplin bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia agar kedepan dapat melayani masyarakat umum telah berjalan baik, sehingga cermin harapan masyarakat agar layanan dapat lebih cepat, lebih mudah, lebih profesional, dan lebih transparan. Parameter yang digunakan oleh oditurat militer dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI melalui Hukum Disiplin Militer. Pelanggaran Hukum
Disiplin Militer yang dilakukan oleh anggota TNI dikenai tindakan Disiplin Militer yang diberikan langsung oleh Ankum kepada bawahannya.
============================================================

The Indonesian National Army (TNI) as the defender of the sovereignty of the State and carries out the defense of the State, in order to maintain the strength of the Unitary State of the Republic of Indonesia. TNI members who violate the Military Disciplinary Law committed by TNI members will be subject to Military Disciplinary action given directly by Ankum to their subordinates, the action is immediate and
educational in nature and can be in the form of physical action and verbal reprimands. The problems in this study include: (1) How is the regulation of disciplinary enforcement for Members of the Indonesian National Army Army currently? (2) Why has the enforcement of discipline for Members of the Indonesian National Army Army not been effective? (3) How to maintain state sovereignty through the
enforcement of discipline for Members of the Indonesian National Army? This study uses a normative legal approach, namely research that uses secondary data as its main
data, while primary data as supporting data. This study also uses a statutory regulatory approach, a conceptual approach, and a comparative approach to various countries. Based on the results of the study, it is known that: (1) The regulation of disciplinary enforcement for Members of the Indonesian National Army Army has been regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 2014 concerning
military disciplinary law. The imposition of sanctions for violating discipline is carried out by Ankum as an official in the military who has been responsible for the in and out of his subordinates who violate. Disciplinary violations for members of the Indonesian National Army are subject to varying sanctions, namely 7 days, 12 days and 21 days which will be placed in a special room or cell. (2) Enforcement of
discipline for Members of the Indonesian National Army has not been effective because it is influenced by internal factors, namely that there are still TNI members who violate discipline. External factors include the lack of firmness in imposing sanctions on members of the Indonesian National Army who commit disciplinary violations. The imposition of disciplinary sanctions on members of the Indonesian National Army is not resolved through military justice. (3) Maintaining state sovereignty through enforcing discipline for Members of the Indonesian National Army by paying attention to the principle of military interests in imposing
disciplinary laws is highly prioritized in the TNI institution. At present, the TNI is more professional and remains solid as a defense tool to maintain state sovereignty. The TNI in maintaining state sovereignty through enforcing discipline for Members of the Indonesian National Army so that in the future they can serve the general public has been running well, so that it reflects the hopes of the community that services can be faster, easier, more professional, and more transparent. Parameters
used by the military auditor in resolving criminal acts committed by TNI members through Military Disciplinary Law. Violations of Military Disciplinary Law committed by TNI members are subject to Military Disciplinary action given directly by Ankum to his subordinates.