PENGUATAN PENGATURAN PROSES PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN GUNA MENCEGAH TERJADINYA SERTIPIKAT GANDA

Pendaftaran tanah merupakan langkah untuk melindungi kepemilikan hak atas tanah, Tanah yang telah didaftarkan akan mendapatkan sertipikat tanah sebagai bukti atas hak milik tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok
Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. Namun dewasa ini regulasi yang ada belum mampu mengakomodir permasalahan pertanahan khususnya permasalahan sertipikat
ganda, masih ditemukannya kasus sertpikat ganda sebagaimana contoh dalam perkara dengan Nomor 170 K/Pdt/2017, Perkara Nomor 290K/Pdt/2016, dan Perkara Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Smr, sehingga perlu penguatan (reinforcement) proses pendaftaran tanah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana pengaturan proses pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan?, 2) Faktor-Faktor apa saja penyebab terjadinya sertipikat ganda pada peta pertanahan di Kantor Pertanahan? 3) Bagaimana penguatan (reinforcement) pengaturan proses pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan guna mencegah terjadinya sertipikat ganda? Dari permasalahan tersebut dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum, teori 3 nilai hukum dan teori Lawrence M. Friedman dengan paradigma post-positivisme, maka ditemukan hasil bahwa : 1) Pengaturan proses pendaftaran tanah dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021, memasukkan muatan teknologi informasi melalui pendaftaran hingga penerbitan sertipikat elektronik untuk percepatan transformasi ekonomi, oleh sebab itu proses pendaftaran tanah adalah sebagai berikut: pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertipikat elektronik, penyajian data fisik dan data yuridis, penyimpanan daftar umum dan dokumen. 2) faktor
penyebab terjadinya sertipikat ganda, yaitu dipengaruhi oleh faktor hukum, faktor administrasi dan institusional, faktor manajemen dan sumber daya manusia, faktor social budaya, dan faktor ekonomi. 3) Penguatan (reinforcement) proses pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan guna mencegah terjadinya sertipikat ganda, dapat dilakukan dengan: melakukan pembenahan pengukuran tanah di Kantor Pertanahan, melakukan penguatan (reinforcement) pada peraturan: Pasal 64
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, Pasal 63 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Pasal 54 Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
============================================================

Land registration is a step to protect land ownership rights, Land that has been registered will get a land certificate as proof of land ownership rights as regulated
in the Basic Agrarian Law and Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration as amended by Government Regulation Number 18 of 2021 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Apartment Units, and
Land Registration. However, currently the existing regulations have not been able to accommodate land problems, especially the problem of double certificates, there
are still cases of double certificates as for example in case Number 170 K / Pdt / 2017, Case Number 290K / Pdt / 2016, and Case Number 164 / Pdt.G / 2020 / PN Smr, so it is necessary to strengthen (reinforce) the land registration process. Based on this background, the problems raised in this study are: 1) How is the regulation of the land registration process at the Land Office?, 2) What factors cause double certificates on land maps at the Land Office? 3) How is the reinforcement of the regulation of the land registration process at the Land Office to prevent double
certificates? From these problems analyzed using the theory of legal protection, the theory of 3 legal values and the theory of Lawrence M. Friedman with a post-positivism paradigm, the results were found that: 1) The regulation of the land registration process from Government Regulation No. 24 of 1997 and Government Regulation No. 18 of 2021, includes information technology content through registration to the issuance of electronic certificates to accelerate economic transformation, therefore the land registration process is as follows: collection and processing of physical data, proof of rights and their bookkeeping, issuance of
electronic certificates, presentation of physical data and legal data, storage of general lists and documents. 2) factors causing double certificates, namely influenced by legal factors, administrative and institutional factors, management and human resource factors, socio-cultural factors, and economic factors. 3) Strengthening (reinforcement) the land registration process at the Agrarian and Spatial Planning Office/National Land Agency to prevent double certificates, can be done by: improving land measurements at the Land Office, strengthening (reinforcement) the regulations: Article 64 of Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Apartment Units and Land Registration, Article 63 of Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land
Registration and Article 54 of the Regulation of the Minister of ATR/BPN No. 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases.