AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN TERHADAP PROSES PERMOHONAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Perkawinan di bawah tangan menjadi fenomena sosial yang memiliki dampak serius terhadap proses hukum terkait akta kelahiran di Indonesia. Skripsi ini menganalisis akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan terhadap kelancaran proses permohonan penerbitan akta kelahiran anak sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah (1) Bagaimana kedudukan perkawinan di bawah tangan menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (2) Bagaimana proses permohonan penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan di bawah tangan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Semarang (3) Apa yang menjadi kendala dalam proses permohonan penerbitan akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan bawah tangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum dari praktik perkawinan di bawah tangan terhadap proses permohonan penerbitan akta kelahiran anak, dengan fokus pada implementasi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, data sekunder digunakan sebagai data utama dan data primer digunakan sebagai data pendukung, serta analisis yang digunakan yaitu secara kualitatif. Hasil dalam penelitian ini adalah praktik perkawinan yang dilakukan di bawah tangan dianggap tidak sah menurut hukum sehingga tidak mendapat perlindungan hukum karena tidak memiliki bukti berupa akta nikah. Prosedur permohonan penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan di bawah tangan yaitu diajukan permohonan di tempat domisili dimana ibu dari anak itu berada dan kendala dalam proses permohonan akta kelahiran anak yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama karena membutuhkan proses verifikasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kedudukan perkawinan di bawah tangan menurut Undang-Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah tidak sah menurut hukum atau tidak dilindungi oleh hukum karena tidak mempunyai bukti berupa akta perkawinan, sehingga mengakibatkan beberapa ketentuan khusus yang harus dilakukan untuk proses penerbitan akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan bawah tangan.