PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS JALAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diundangkan dengan tujuan untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan perkembangan kehidupan rakyat. Dalam undang-undang ini mencantumkan sanksi pidana pokok yang berupa pidana penjara, kurungangan dan pidana denda dengan perumusan komulatif. Penerapan pidana pokok sebagaimana yang diatur dalam KUHP akan menimbulkan gejolak masyarakat, dimana selama ini pelanggaran lalu lintas hanya dikenakan pidana denda. Perumusan masalah yang dikemukakan : Penegakan hukum pidana dalam penerapan pidana denda terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, praktek penerapan sanksi pidana denda terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas jalan ditinjau dari system peradilan pidana, Penegakan hukum pidana dalam menerapkan pidana denda terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas jalan di masa yang akan dating. Metode penelitian yang dipergunakan untuk penelitian ini adalah yuridi normatifm dengan mempergunakan berbagai sumber data, baik data primer maupun data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh adalah : Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggar lalu lintas dan Penegakan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas mengacu pada Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009.dengan memperhatikan Patokan Pemidanaan Tindak Pidana Lalu Lintas dalam menjatuhkan pidana denda. Penegakan hukum pidana di masa yang akan datang tetap berpedoman pada prinsip pokok atau asas dari perundang- undangan. Rekomendasi yang disampaikan adalah untuk pelanggaran yang dilakukan diberi sanksi sesuai undang-undang ini, sementara untuk perbuatan yang mengarah pada kejahatan dapat diterapkan sanksi pidana sesuai dengan KUHP.