PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH DAN SERTIFIKAT PENGGANTI DI KOTA SEMARANG

Permasalahan tanah sampai saat ini masih terjadi seperti adanya dua sertifikat di tanah yang mana ada ahli waris dari tanah tersebut merasa dirugikan, selain itu sertifikat yang rusak, hilang, serta masih menggunakan blangko lama sehingga dibutuhkan sertifikat pengganti. Sampai saat ini masih ada tanah yang belum disertifikatkan serta kurang pahamnya masyarakat mengenai sertifikat pengganti, yang mana hal ini menjadi hal penting untuk kedepannya sebagai jaminan hukum atas tanah yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerbitan sertifikat pengganti, akibat yang timbul apabila sertifikat cacat hukum serta pembuatan sertifikat pengganti. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu melihat hukum dari segi kaidah-kaidah hukumnya yang disesuaikan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan penelitian ini diperoleh kesimpulan, yaitu; Pertama: sertifikat tanah diterbitkan dapat berupa dokumen analog dan dokumen elektronik yang mana permohonannya penerbitkan dapat diajukan dengan datang langsung ke Kantor Pertanahan Kota Semarang ataupun secara online; Kedua: Sertifikat tanah dapat mengalami cacat hukum administrasi apabila terjadi kesalahan baik itu obyek ataupun subyek yang berakibat hukum berupa dapat dihapusnya hak atas tanah; Ketiga: Sertifikat pengganti dapat diajukan apabila sertifikat tanah itu rusak, hilang, atau masih menggunakan blangko lama.