PENEGAKAN DISIPLIN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TATA TERTIB DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PURWODADI

Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana berfungsi untuk memperbaiki terpidana agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya. Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan menyatakan bahwa setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas atau Rutan. Narapidana atau tahanan yang melanggar tata tertib di Lapas atau Rutan dapat dijatuhi hukuman diklasifikasikan dari bentuk pelanggaran: 1) Pelanggaran Ringan. 2) Pelanggaran Sedang. 3) Pelanggaran Berat. Narapidana yang melanggar tata tertib, dijatuhi: Hukuman disiplin tingkat ringan, hukuman disiplin tingkat sedang, hukuman disiplin tingkat berat. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana penegakan disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lapas Kelas IIB Purwodadi dan bagaimana kendala yang dihadapi dalam penegakan disiplin serta bagaimana upaya mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, maksudnya adalah suatu penelitian hukum yang mengedepankan pembahasan secara yuridis dimana dalam pembahasannya berpedoman pada peraturan hukum yang dapat dijadikan arahan untuk menganalisa gejala hukum yang timbul dan hasil pembahasan yuridis akan diarahkan pada aspek sosiologis. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Penegakan disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Purwodadi, dilakukan secara preventif dan represif. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Purwodadi yaitu: sarana dan prasarana, kurangnya personal, anggaran, deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan petugas, kurangnya kualitas SDM petugas, kurangnya sinergitas antar lembaga penegak hukum.