ANALISA YURIDIS PERAN PRA PERADILAN DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Latar Belakang skripsi ini adalah berangkat dari peran praperadilan yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial, pelaksanaannya di Indonesia masih sering mengalami pelanggaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya pelanggaran tersebut dan mencari solusi guna meningkatkan efektivitas praperadilan dalam melindungi hak-hak individu yang dirugikan dalam penerapan hukum pidana di Indonesia.Rumusan masalah skripsi ini adalah Bagaimana pengaturan pra peradilan dalam hukum positif di Indonesia ? dan Bagaimanakah fungsi dan peran praperadilan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia ?. Metode Penelitian skripsi ini adalah Yuridis Normatif dimana penulis mengkaji fenomena terkait Pra Peradilan dari aspek Peraturan Perundang – Undangan dan Asas – Asas Hukum. Hasil Penelitian skripsi ini adalah Pengaturan praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diatur dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana. Praperadilan, sesuai dengan Pasal 1 angka (10) jo Pasal 77 KUHAP, merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan beberapa hal, antara lain sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi. Praperadilan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan penegak hukum dan hak-hak individu dalam penegakan hukum pidana. Fungsi utamanya adalah sebagai kontrol terhadap tindakan dan prosedur penegak hukum, memastikan adanya keadilan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Praperadilan juga terkait erat dengan prinsip Habeas Corpus yang menjamin bahwa seseorang tidak boleh ditahan tanpa alasan yang sah dan harus segera dibawa ke pengadilan. Melalui praperadilan, individu dapat melindungi diri dari tindakan sewenang-wenang penegak hukum dan mencari pemulihan jika hak-haknya dilanggar. Praperadilan dan prinsip Habeas Corpus bersama-sama membentuk bagian penting dari sistem hukum pidana di Indonesia yang berfokus pada keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.