PEMBANGUNAN KEBIJAKAN PENGEMBANAGAN SISTEM PENGENDALIAN PENYELENGGARA PEMBERANGKATAN IBADAH UMROH (PPIU) BERBASIS PREVENTION CONTROLLING HYBRID SYSTEM (PCHS)

Ibadah umrah banyak diminati masyarakat, namun banyak oknum PPIU yang
melakukan penyelewenangan sehingga merugikan masyarakat. Kementerian
Agama mempunyai program pengendalian melalui monitoring dan evaluasi, namun
pelaksanaannya banyak terdapat kekurangan. Tujuan adanya penelitian ini adalah
untuk mendeskripsikan dan menganalisa kondisi faktual kebijakan pengendalian
penyelenggara pemberangkatan ibadah umrah yang dilakukan oleh Kementerian
Agama pada PPIU dan untuk mendeskripsikan serta menganalisa faktor
penghambat dan pendukung pengembangan pengendalian dengan berbasis
Prevention Controlling Hybrid System atau PCHS. Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan metode kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan
sekunder dan data dianalisa dengan menggunakan SWOT serta AHP. Hasil
penelitian: 1) kondisi faktual kelemahan monitoring dan evaluasi yakni tidak
adanya instrument, tidak adanya perencanaan, petugas kurang berkompeten, waktu
pelaksanaan tidak tepat, kurangnya anggaran, tidak adanya evaluasi; 2) untuk
membangun pengendalian PPIU melalui monitoring dan evaluasi harus dilakukan
identifikasi faktor internal dan eksternal sehingga diperoleh strategi yang tepat,
strategi yang tepat menurut analisis SWOT adalah kombinasi antara strength-
opportunity, selanjutnya strategi tersebut diuraikan berdasarkan skala prioritas
dengan analisis AHP dan diperoleh alternatif strategi mengedepankan
tanggungjawab peran,credibility, integritas, proses pembuatan keputusan dan
keterwakilan forum serta memanfaatkan temuan. Dengan demikian ditemukan
pendekatan yang tepat untuk pelaksanaan pengendalian dengan menggunakan
Prevention Controlling Hybrid System sebagai suatu pengendalian dengan metode
umpan maju, dapat dilakukan oleh siapapun dengan hasil yang konsisten dan dapat
dipertanggungjawabkan. Dengan demikian untuk dapat mengimplementasikan
pendekatan ini perlu adanya kebijakan publik. Kesimpulan: pengendalian pada
PPIU dibangun berdasarkan strategi dan alternatif kriteria yang diperoleh dari
aspirasi stakeholder untuk dapat mencari solusi dengan menggunakan kebijakan
publik.