IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI (KBWU) DALAM PENINGKATAN JUMLAH KENDARAAN WAJIB UJI DI KOTA PEKALONGAN

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mempergunakan kendaraan
bermotor harus mampu menjamin daya jangkau dan pelayanan dengan memperhatikan
keselamatan umum, kelestarian lingkungan serta terciptanya keamanan dan ketertiban
masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor sendiri sebagai pemeriksaan kondisi
kendaraan apakah kendaraan tersebut persyaratannya layak darat atau tidak, termasuk
kelengkapan kendaraan bermotor terus ditingkatkan oleh pemerintah daerah lewat dinas
terkait yang diberi kewenangan sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang
pengujian kendaraan bermotor. Kendaraan yang wajib melaksanakan pengujian
kendaraan bermotor yaitu angkutan barang seperti truk, mobil pick up dan kereta
gandengan selanjutnya kendaraan angkutan penumpang yaitu bus, minibus dan taksi
serta kendaraan sejenisnya diseluruh wilayah Kota Pekalongan.

Implementasi kebijakan merupakan bagian penting dari proses kebijakan, dimana
pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk mencapai tujuan atau sasaran kebijakan.
Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur melalui capaian dan indikator yang
telah ditetapkan. Peraturan daerah tersebut menetapkan hak pemerintah daerah untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan tujuan memastikan implementasi kebijakan
yang sesuai dengan regulasi dan pedoman yang ditetapkan, melalui implementasi yang
tepat sasaran maka kebijakan ini diharapkan memberi kontribusi positif dalam

mengurangi kecelakaan dan meningkatkan keselamatan lalu lintas wilayah Kota
~ Pekalongan.

Dengan menetapkan tujuan yang jelas, regulasi yang terstruktur, serta prosedur
pengujian, kebijakan tersebut dapat berkontribusi pada terciptanya lingkungan lalu lintas
yang lebih aman dan lebih ramah lingkungan. Dalam memahami isi kebijakan dan
implementasi pengujian kendaraan bermotor, terdapat beberapa teori yang relevan. Teori
Merilee S. Grindle yang digunakan membantu menganalisis bagaimana kebijakan
dirumuskan, diimplementasikan serta dampaknya terhadap masyarakat.