IMPLEMENTASI ZONA INTEGRITAS DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI DI INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

ABSTRAK
Semua karyawan belum berkomitmen dalam pembangunan integritas di Inspektorat, belum adanya inovasi teknologi informasi, masih kurangnya jumlah pejabat fungsional sesuai dengan kebutuhan organisasi, masih kurangnya SDM yang berkualitas, Penanganan pengaduan masyarakat masih lambat, dan belum dilaksanakannya survey kepuasan masyarakat merupakan masalah yang dihadapi inspektorat dalam kinerja organisai mempercepat terwujudnya reformasi birokrasi adalah melalui pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
Bagaimana Implementasi Zona Integritas Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi Di Inspektorat Kabupaten Temanggung, dan Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Implementasi Zona Integritas Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi Di Inspektorat Kabupaten Temanggung merupakan hal yang akan diteliti. Tujuan penelitian adalah Menganalisis Implementasi Zona Integritas Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi Di Inspektorat Kabupaten Temanggung dan Menganalisa faktor pendukung dan penghambat Implementasi Zona Integritas Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi Di Inspektorat Kabupaten Temanggung.
Jenis Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Dengan teknis analisa data Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan dan.
Penelitian menghasilan simpulan bahwa Implementasi Zona Integritas Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi Di Inspektorat Kabupaten Temanggung dapat dikaji dari empat variabel antara lain (a) komunikasi, (b) Sumber daya, (c) Sikap atau perilaku dan (d) struktur birokrasi. Faktor pendukung dalam Implementasi Zona Integritas Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi Di Inspektorat Kabupaten Temanggung (a) Komitmen Pimpinan, (b) Pengetahuan/ Skil, (c) sikap, (d) penataan system manajemen SDM dan (e) Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Dan faktor penghambat (a) Komitmen anggota organisasi, (b) Mindset dan budaya kerja, (c) pengumpulan dokumen Zona Integritas, (4) Sumber daya manusia dan (5) sarana prasarana.
Kata kunci: implementasi Kebijakan, Reformasi Birokrasi, Zona integritas,