TANGGUNGJAWAB ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM TANPA HAK (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti)

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berlandaskan pada hukum. Sebagai negara hukum, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menghormati hukum dan diperlakukan secara setara di hadapan hukum. Sistem pidana di Indonesia sebagai negara hukum diatur dengan tegas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Tindak pidana merujuk pada segala perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang diatur dalam undang-undang, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelanggaran hukum berupa penyalahgunaan senjata tajam sering kali terjadi di masyarakat, terutama saat senjata tersebut digunakan sebagai alat untuk tindak kejahatan. Rumusan masalah dalam penelitian adalah: bagaimanan pertanggungjawaban Anak terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam Tanpa Hak? dan bagaimana analisa yang diperoleh atas putusan perkara Nomor 9/Pid.SusAnak/2023/PN Pti?. Berdasarkan pertanggungjawaban Anak terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam Tanpa Hak bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum atas kasus penyalahgunaan senjata tajam tanpa hak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Analisa atas Putusan Perkara Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti bahwa Putusan ini mencerminkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan memperhatikan ketentuan dalam UU SPPA. Analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa proses peradilan telah memperhatikan prinsip keseimbangan keadilan, yakni:Keadilan bagi masyarakat yang merasa terancam oleh tindak pidana, Upaya memberikan pembinaan kepada anak untuk mencegah pengulangan pelanggaran dan Pertimbangan terhadap kondisi sosial anak, seperti latar belakang keluarga yang kurang mampu