DIVERSI PENYIDIK SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM (STUDI POLRESTABES SEMARANG)

Latar Belakang skripsi ini adalah Pelaksanaan diversi bagi anak dalam proses penyidikan dan proses hukum terkait pada persoalan pidana anak masih menghadapi kesenjangan yang signifikan. Hak-hak anak sering kali diabaikan dalam pelaksanaan diversi oleh sistem hukum yang ada. Perlakuan yang tidak proporsional terhadap anak dalam hal penyelenggaraan diversi menyebabkan ketidakadilan dalam penanganan kasus-kasus pidana anak. Perlu adanya perhatian dan upaya untuk memastikan bahwa hak-hak anak diakui dan dihormati sepenuhnya dalam pelaksanaan diversi. Reformasi sistem hukum yang lebih inklusif dan peduli terhadap kebutuhan anak adalah langkah yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Rumusan masalah skripsi ini adalah Bagaimana proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak melalui restorative justice di Polrestabes Semarang ? dan Bagaimanaka kendala dan solusi dalam proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak melalui restorative justice di Polrestabes Semarang ? Hasil Penelitian skripsi ini adalah Proses diversi anak pada Polrestabes Semarang merupakan suatu metode yang melibatkan pengalihan perkara dari pengadilan pidana ke proses musyawarah, dengan tujuan mencapai keseimbangan dan memulihkan keadaan. Pendekatan ini memiliki manfaat yang signifikan, di antaranya mengurangi jumlah anak yang ditangkap, ditahan, dan dijatuhi hukuman penjara, serta menghilangkan stigma yang melekat pada mereka dan mengembalikan mereka ke perilaku normal. Dalam pelaksanaannya, musyawarah melibatkan mediator yang dapat berupa tokoh masyarakat yang dipercaya atau kepala sekolah atau guru. Pentingnya proses peradilan yang bersifat restoratif juga terlihat dalam hal ini, dengan melibatkan aparat penegak hukum yang memiliki niat dan pemahaman yang baik terhadap permasalahan anak. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala dalam proses diversi anak di Polrestabes Semarang, seperti permintaan kompensasi yang berlebihan, kendala keuangan, serta kompleksitas kasus yang melibatkan anak. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap aturan diversi juga menjadi perhatian yang perlu diatasi.