UNSUR PIDANA DALAM PERMAINAN SLOT ONLINE DITINJAU DARI TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 164/Pid.B/2023/PN Smg)

Melihat kasus dan proses peradilan atas tindak pidana perjudian melalui fasilitas internet (online), hanya dikenakan ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 303 KUHP, padahal saat ini telah ada ketentuan hukum yang mengatur tentang perjudian melalui fasilitas internet (online) dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 yang telah digantikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu akan terjadi tumpang tindih mengenai peraturan mana yang dapat diberlakukan atas tindak pidana perjudian melalui fasilitas internet (online). Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) sejauh mana unsur pidana dalam permainan slot online ditinjau dari tindak pidana perjudian di Indonesia?, dan 2) kendala-kendala apa saja yang dihadapi penegak hukum khususnya hakim dalam memberikan sanksi bagi pelaku pidana dalam permainan slot online ditinjau dari tindak pidana perjudian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal dalam penelitian lapangan dari tingkat penyidikan hingga putusan pengadilan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti data primer yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas melalui wawancara dengan aparat penegak hukum yang bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) unsur pidana dalam permainan slot online ditinjau dari tindak pidana perjudian di Indonesia meliputi: a) partisipasi dalam perjudian; b) penyediaan perjudian; c) promosi dan periklanan; d) pembuatan,penyediaan, dan pengoperasian alat perjudian; e) pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 yang telah digantikan dengan Undang- Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2) Kendala penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana dalam permainan slot online antara lain: a) kendala peraturan perundang-undangan, b) kendala dari aparat penegak hukum, c) Kendala sarana dan prasarana yang terbatas, dan d) kendala dari masyarakat yang kurang kesadaran hukum. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kinerjanya dalam memberantas kejahatan permainan slot online agar dapat memberikan efek jera bagi penyelenggara dan pelakunya,serta diharapkan dalam penjatuhan pidana dapat dilakukan dengan ketentuan hukum yang secara khusus mengatur tindak kejahatan cybercrime.