KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI UMKM

Ada berbagai kelemahan dan permasalahan yang dihadapi UMKM berdasarkan prioritasnya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui UMKM? 2) Hambatan apa yang dihadapi dalam penerapan kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui UMKM? 3) Solusi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui UMKM? Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative (normative legal research). Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan kaidah hukum hukum tanpa bermaksud memberikan kesimpulan yang bersifat umum. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui UMKM secara normatif menerbitkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Jejaring Kemitraan Usaha Mikro. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang, antara lain: rendahnya Produktivitas dan Kualitas UMKM, lemahnya kelembagaan pengawasan UMK, sulitnya memperoleh akses pembiayaan bagi kredit UMKM, legalitas Pelaku Usaha Mikro yang masih rendah. Solusi yang dilakukan, yaitu: melakukan pembinaan, penguatan kelembagaan pengawasan, perluasan skema pembiayaan KUMKM, penyempurnaan dan harmonisasi regulasi, tindak lanjut penerapan OSS untuk Koperasi dan IUMK.