LEGALITAS PERANAN PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH TERHADAP IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (IPPKH) DI PROVINSI JAWA TENGAH

Kemunculan kebijakan IPPKH memberikan penataan terhadap pemakaian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan agar kedua peranan hutan, yaitu sebagai life support system yang berkelanjutan dan sebagai sumber pendapat devisa negara secara makro maupun mikro dapat berjalan dan berfungsi secara bersamaan. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas pelaksanaan pengelolaan hutan oleh Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah khususnya terhadap Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Provinsi Jawa Tengah serta permasalahan yang dihadapi bagi para pemohon dalam memperoleh perizinan IPPKH dan bagaimana cara mengatasinya.Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis. Serta dengan metode pengumpulan data berdasarkan Kajian Pustaka dan Studi Wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah pengaturan mengenai peranan Perum Perhutani terhadap perizinan IPPKH telah diatur didalam PermenLHK No. 7 Tahun 2021. Tetapi didalam prosesnya permohonan izinnya, permasalahan yang paling sering dihadapi oleh para pemohon sehingga sulit memperoleh perizinan IPPKH adalah pemenuhan kewajiban calon lahan kompensasinya, seperti kesesuaian syarat calon lahan kompensasi, biaya yang cukup besar, masalah komunikasi, permasalahan dengan penjual lahan, dll.