PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERKAIT PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU DI TEMPAT IBADAH (Studi Kasus Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr)

Pemilihan umum merupakan fondasi utama dalam proses demokratisasi sebuah negara, dan untuk memastikan integritasnya, pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Aturan ini mencakup serangkaian ketentuan hukum yang dirancang untuk menjaga transparansi, keadilan, dan keabsahan pemilihan. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggung jawaban hukum pidana dan dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana terkait Kampanye Pemilu di tempat ibadah dalam putusan Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu melihat hukum dalam perspektif hukum positif. Yuridis artinya dalam penelitian ini menekankan pada peraturan hukum, sedangkan normatif adalah penelitian ini menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Dalam kasus tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam melakukan tindakan yang melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu di tempat ibadah, artinya penerapan Strict Liability tercermin pada hasil putusan majelis hakim (2) hakim telah memberikan keputusan yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan prinsip keadilan. Mereka mempertimbangkan semua bukti yang disajikan dalam persidangan dengan cermat, serta merujuk pada hukum yang relevan yang berlaku.