PERAN BRIMOB DALAM PENANGGULANGAN RADIKALISME DI WILAYAH HUKUM POLDA JAWA TENGAH

Indonesia dikenal sebagai negara pluralis berbagai macam, suku, ras, budaya, bahkan agama tumbuh di dalamnya. Radikalisme, anarkisme atau kekerasan bernuansa agama cenderung terus meningkat atau setidaknya timbul tenggelam dalam beberapa tahun belakangan ini. Radikalisme yang memunculkan konflik dan kekerasan sosial bernuansa dan berlatarkan agama terus merebak. Meningkatnya radikalisme dalam agama di Indonesia cenderung disandarkan pada faham keagamaan (khususnya Islam), sekalipun sumbu radikalisme bisa lahir dari mana saja. Rumusan masalah dalam Penelitian ini Bagaimana peran Brimob dalam penanggulangan radikalisme Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah? Dan Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Brimob dalam penanggulangan radikalisme Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah dan bagaimana upaya mengatasinya. Sumber Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder melalui wawancara dan penelitian kepustakaan. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif .Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan yuridis Normatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Peran Brimob dalam penanggulangan radikalisme Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penanggulangan aksi radikalisme yaitu melaksanakan patroli kemitraan di setiap daerah rawan penyebaran dan kegiatan kelompokBr imob telah menerapkan langkah-langkah strategis yang bersifat holistik, termasuk dalam hal penguatan penegakan hukum, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemberdayaan teknologi untuk mendukung tugas-tugas kamtibmas. (2) Kendala –kendala yang di hadapi Brimob dalam penanggulangan radikalisme Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah adalah adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait dengan isu radikalisme. Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait radikalisme antara lain :
Ketidaktahuan akan Tanda-tanda Radikalisme, Kurangnya Informasi yang Benar, Ketidakpercayaan terhadap Aparat Keamanan, Ketakutan akan Stigma Sosial dan Tingginya Tingkat Analisis Politik terhadap Isu Radikalisme. Upaya mengatasi hambatannya adalah melakukan upaya edukasi yang intensif, menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses, serta membangun kepercayaan antara masyarakat dan lembaga penegak hukum.