TINJAUAN NORMATIF TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING OLEH WARGA NEGARA ASING (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.131.K/Pid.Sus/2014)

Sebagai negara kepulauan, Indonesia mutlak memiliki kekuatan maritim sebagai ujung tombak pertahanan negara, namun dengan maraknya illegal fishing, sepertinya perhatian pemerintah akan potensi laut masih kurang, sehingga menarik untuk dikaji. Formulasi kebijakan hukumm sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang ada selama ini sebagai pijakan penegakan hukum wilayah perairan dan kelautan, apakah sudah memadaikah?. Tujuan penelitian untuk mengetahui: 1) kebijakan formulasi tentang illegal fishing yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia; dan 2) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana oleh terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung No.131.K/Pid.Sus/2014. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif,sehingga melalui pendekatan tersebut mampu menjawab tujuan penelitian yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan formulasi kebijakan tentang Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing dalam Perundang-undangan di Indonesia saat ini, telah mengatur pengelolaan perikanannya sesuai ketentuan UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.Pemidanaan terhadap Illegal Fishing dalam Putusan Mahkamah Agung No.131.K/Pid.Sus/2014 bersumber pada tindak pidana kejahatan, sebagaimana terpenuhi unsur telah terjadinya tindak pidana seperti pada dakwaan Nguyen Phan Sy melakukan penangkapan Ikan di wilayah Laut Indonesia tidak memiliki SIUP,sehingga melanggar Pasal 92 UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dipidana penjara 8 tahun, serta denda maksimal Rp. 1,5 milyar. Pertimbangan Hakim secara yuridis bertumpu pada 3 (tiga) dakwaan sebagaimana pasal yang dituduhkan. Pertimbangan Hakim secara Non Yuridis dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 131.K/Pid.Sus/2014 atas nama terdakwa Nguyen Phan Sy adalah tidak adanya hal yang memperingankan terdakwa, dan memberatkan Terdakwa Nguyen Phan Sy.