Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, keamanan, ketentraman, dan ketertiban bagi seluruh kehidupan bangsa dan negara, serta menjamin perlindungan hukum yang sama bagi setiap warga negara. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sering terjadi penolakan warga yang menuntut ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk Pembangunan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum saat ini ? (2) Mengapa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum belum berjalan efektif ? (3) Bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum? Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif empiris dengan data sekunder sebagai data utamanya dan data primer sebagai data pendukung. Penelitian ini dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Pengaturan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum saat ini yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara pencabutan hak atas tanah. Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan oleh Pemerintah melalui UU Cipta Kerja mencoba menyelaraskan pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan peraturan pelaksanaannya agar saling berkesinambungan. Masalah bentuk Ganti Rugi seringkali menimbulkan konflik dalam Pengadaan Tanah, diperlukan perundang-undangan yang lebih menjamin asas kepastian dan keadilan. (2) Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum belum berjalan efektif dipengaruhi faktor internal yaitu penetapan ganti rugi dilaksanakan tidak maksimal, khusus untuk pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan perlu pendekatan yang lebih intensif dari pemerintah terhadap para pemegang hak atas tanah. Faktor eksternal yaitu sengketa yang timbul dalam pembebasan tanah milik masyarakat yang terkena proyek pembangunan infrastruktur pada umumnya menimbulkan konflik, pertentangan, dan ketidaksepakatan mengenai besarnya ganti rugi yang diberikan pihak pelaku pembebasan tanah. (3) Tanggung Jawab Pemerintah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang berdasarkan Pancasila dengan menjungjung tinggi asas-asas dasar diantaranya kemanusiaan dan keadilan. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah harus bertanggung jawab kepada para pihak yang telah dirugikan, tanggung jawab berupa penggantian kerugian secara materiil dan immaterial yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Kebijakan Pemerintah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan bernama PSN yang dalam perencanaannya dengan melibatkan pemerintah dan badan usaha serta masyarakat.
============================================================

The Indonesian state as a legal state based on Pancasila, aims to realize prosperity, justice, security, peace and order for the entire life of the nation and state, as well as guaranteeing equal legal protection for every citizen. Procurement of land for development for public purposes often results in resistance from residents who demand compensation for the land used for development. The problems in this research are: (1) What are the current arrangements for land acquisition for development in the public interest? (2) Why has land acquisition for development in the public interest not been effective? (3) What are the government's responsibilities in procuring land for development in the public interest? This research method uses empirical normative juridical research with secondary data as the main data and primary data as supporting data. This research uses a statutory regulatory approach, conceptual approach, comparative approach, and case approach. The research results show that: (1) The government currently regulates land for development in the public interest by revoking land rights. The implementation of land procurement for development by the Government through the Job Creation Law tries to harmonize the regulations in Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest with its implementing regulations so that they are mutually sustainable. The issue of the form of Compensation often causes conflict in Land Acquisition, legislation is needed that better guarantees the principles of certainty and justice. (2) Land procurement for development in the public interest has not been effective, influenced by internal factors, namely that the determination of compensation has not been carried out optimally, specifically for the implementation of land acquisition for development, a more intensive approach is needed from the government towards land rights holders. External factors, namely disputes that arise in the acquisition of land belonging to communities affected by infrastructure development projects, generally give rise to conflicts, contradictions and disagreements regarding the amount of compensation given by the perpetrator of the land acquisition. (3) The Government's responsibility in procuring land for development in the public interest based on Pancasila by upholding basic principles including humanity and justice. Land procurement for public purposes carried out by the government must be responsible to the parties who have been harmed, responsibility in the form of compensation for material and immaterial losses based on Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest. The government's policy in procuring land for development is called PSN, which in its planning involves the government, business entities and the community.