PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT STNK DAN BPKB (Studi putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 466/Pid.B/2022/PN.Smg)

Pelaku kejahatan saat ini memanfaatkan media sosial untuk memperjual belikan surat kendaraan bermotor palsu sehingga mempermudah pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Salah satu korban dari kasus tindak kejahatan pemalsuan yang terjadi pada tahun 2022 telah melaporkan Tersangka ke Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat STNK dan BPKB (Studi putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 466/Pid.B/2022/PN.Smg)”. Rumusan masalah yang digunakan yaitu 1) Bagaimana proses penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat BPKB dan STNK di kota Semarang? 2) Bagaimana pertimbangan hakim perkra No. 466/Pidd/B/2022/PN.Smg dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat BPKB dan STNK? Metode penilitian yang digunakan yaitu tipe penlitian yuridis normative dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analistis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu sutdi kepustakaan dan disajikan secara kualitatif. hasil penelitian yaitu: Proses penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat BPKB dan STNK di kota Semarang dilakukan setelah mendapat laporan dari korban ke Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Laporan tindak pidana telah diterima oleh penyidik dengan surat laporan Nomor: LP/A/361/VI/2022/SPKT Ditkrimum/Polda Jawa Tengah tertanggal 27 Juni 2022 dengan nama Terlapor Yanuar Adi Nugra. Pertimbangan hakim berdasarkan fakta yang telang diungkap dalam persidangan yaitu terbukti dakwaan alternatif pertama Pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya. Saran untuk masyarakat agar berhati-hati dalam membeli kendaraan bekas dengan melakukan pengecekan terhadap dokumen kepemilikan kendaraan.