PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI HAK ATAS TANAH YANG MASIH DIKUASAI PIHAK PENYEWA AKIBAT ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Kenyataan di masyarakat seringkali terjadi, adanya keengganan dari penyewa untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang disewanya tersebut kepada pemilik tanah dan bangunan setelah berakhirnya masa sewa. Permasalahan dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli hak atas tanah yang masih dikuasai pihak penyewa karena perbuatan melawan hukum? 2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa memutus gugatan perbuatan melawan hukum pada putusan kasasi perkara Nomor: Nomor 3353 K/Pdt /2022? 3) Apa akibat hukum bagi para pihak atas putusan Kasasi Perkara Nomor 3353 K/Pdt /2022? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research). Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi pembeli hak atas tanah yang masih dikuasai pihak penyewa karena wanprestasi diberikan atas dasar adanya suatu perjanjian yang dibuat secara sah dan diakui. Dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa memutus gugatan perbuatan melawan hukum pada Perkara Nomor 3353 K/Pdt /2022, menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 21 September 2021, Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Jmr dan Nomor: 739/PDT/2021/ PT SBY dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dikuatkan. Akibat hukum bagi para pihak atas Putusan Nomor: 739/PDT/2021/ PT SBY yang telah memperolah kekuatan hukum yang tetap (inkraht van gewisjde), Penggugat diakui sebagai pemilik sah, Tergugat dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan Objek Sengketa,bagi Turut Tergugat diperintahkan untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini.