ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA NGLOBAR KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN

Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). sebagaimana judul penelitian ini yaitu anlisa Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT diDesa Nglobar Kecamatan Purwodadi Kabupoaten Grobogan bertujuan untuk melihat fenomena dan Menganalisa Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilaksanankan diDesa Nglobar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mengimplementasikan Bantuan pangan non tunai (BPNT) diDesa Nglobar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan Sumber data penelitan adalah sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan sumber data sekunder diperoleh dari buku, internet, dan dokumen-dokumen yang terkait.
Informan dalam penelitian ini adalah Kepala desa Nglobar, KasiKesra Kecamatan Purwodadi, Pendamping BPNT (TKSK), Pemilik E-Warung,serta bebarapa orang perwakilan keluarga KPM yang selanjutnya dari hasilanalisa didapatkan kesimpulan bahwa pada dasarnya implementasi Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) diDesa Nglobar sudah berjalan dengan baik hal didasarkan hal tersebut didasarkan atas terjalinnya komunikasi yang baik antara stocholder pelaksana program sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan mekanisme yang sesuai dengan tujuan program, selain itu dengan adanya BPNT yang diterima oleh KPM juga dapat menjadi sarana untuk peningkatan kebutuahn akan pangan serta Kesimbangan Gizi Keluraga sehingga dapat menguarangi angka pengeluaran keluarga pada sektor pemenuhan kebutuhan pangan, Namun meskipun dalam proses implementasi BPNT diDesa Nglobar sudah berjalan baik masih ada ditemukan permasalahan sebagai faktor penghambat dalam proses pengimplementasiaanya seperti adanya data awal penerima manfaat program BPNT yang langsung turun dari pemerintah pusat sehingga muncul kecemburuan dilingkungan masyarakat karena sebagian penerima manfaat adalah penerima program sosial lain seperti PKH bahkan ada beberapa KPM yang dianggap mampu dilingkungan masyarakat. untuk itu agar dalam pelaksanaan program BPNT bisa lebih tepat sasaran maka hendaknya dilakukan pemutakhiran data penerima manfaat