PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH ATAS TANAH YANG MUSNAH

Tanah memegang peran vital dalam kehidupan manusia, dan negara memiliki kewenangan untuk mengelolanya, termasuk mengatasi permasalahan seperti tanah musnah. Tanah musnah terjadi ketika tanah mengalami perubahan struktural akibat peristiwa alam, menyebabkan ketidakfungsian dan ketidakmampuan pemanfaatan. Namun, penanganan dan status hukum terkait tanah musnah di Indonesia masih kurang sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam skripsi berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah yang Musnah," penulis mengkaji status hukum dan perlindungan terhadap pemilik hak atas tanah yang mengalami kerusakan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif mengacu pada data sekunder dan dianalisa secara deskriptif analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah yang menjadi musnah dihapuskan status hukumnya, termasuk hak kepemilikan dan pengelolaan, sesuai dengan regulasi seperti PP No 18 Tahun 2021 Pasal 66 dan Permen ATR/BPN No 17 Tahun 2021 Pasal 17. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Perlindungan hukum diberikan melalui bantuan dana kerohiman, yang diatur oleh Perpres No 52 Tahun 2022. Dana ini diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang tidak melakukan rekonstruksi atau reklamasi tanahnya yang akan dialihkan kepada pemerintah untuk pembangunan kepentingan umum. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah yang musnah mencakup penghapusan status hukum tanah dan bantuan dana kerohiman sesuai ketentuan yang berlaku