EVALUASI PELAYANAN PUBLIK SATU PINTU PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PEKALONGAN

Saat ini masyarakat yang menuntut terhadap kualitas pemberian pelayanan
publik prima semakin banyak, akan tetapi tuntutan tersebut tidak sesuai dengan
realitas sebab tidak sejalan dengan pemberi layanan yang masih kurang baik.
Pencapaian tujuan yang besar di era globalisasi dan informasi seperti saat ini,
dimana situasi dan kondisi yang penuh tantangan maka pelayanan publik sangat
dibutuhkan. Masalah pelayanan publik pun terjadi di berbagai daerah di Indonesia,
salah satunya di Kabupaten Pekalongan. Salah satu upaya pemerintah dalam
mewujudkan kualitas pelayanan publik yang baik adalah membentuk Mal
Pelayanan Publik (MPP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi
Pelayanan Publik Satu Pintu Pada Mal Pelayanan Publik serta faktor pendorong dan
penghambat dalam pelaksanaan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pekalongan.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier,
dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil
penelitian menunjukan bahwa Efektivitas pelaksanaan pelayanan publik pada MPP
Kabupaten Pekalongan bergantung dari kondisi staf pelayanan, kuantitas pelayanan
hingga kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Terlepas dari
penjelasan tersebut telah dijelaskan bahwa pelaksanaan pelayanan publik pada MPP
Kabupaten Pekalongan sudah sesuai dengan Renstra maupun SOP pelayanan publik
yang disusun berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
pelayanan public. Efektifitas pelaksanaan pelayanan publik di Mal Pelayanan
Publik Kab Pekalongan sudah cukup baik walupun masih belum optimal. Faktor-
faktor yang mempengaruhi pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten
Pekalongan meliputi faktor pendorong diantaranya regulasi dalam pelaksanaan
Pelayanan Publik; sumber daya manusia, sarana dan prasarana pada mal pelayanan
publik yang sudah sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang ada. Sedangkan
faktor-faktor penghambat diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat; belum
terintegrasinya sistem pada mal pelayanan publik serta belum terpusatnya
pelayanan pada mal pelayanan publik Kabupaten Pekalongan.