PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBAGIAN WARIS BAGI GOLONGAN PRIBUMI DI KABUPATEN DEMAK (STUDY KASUS PUTUSAN HAKIM NOMOR 316/Pdt.g/2023/PA.Dmk)

Pewarisan merupakan suatu proses peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli warisnya. Masalah pembagian waris sering kali menjadi sumber konflik di masyarakat, terutama akibat kurangnya pemahaman hukum dan ketidakjelasan dokumen waris. Di Kabupaten Demak, masyarakat pribumi masih kental dengan adat yang sering kali berbenturan dengan hukum nasional, sehingga peran notaris sebagai pejabat umum sangat penting dalam memberikan kepastian hukum melalui akta pembagian waris. Dari hal tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pembagian waris bagi golongan pribumi di Kabupaten Demak? Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan No. 316/Pdt.G/2023/PA.Dmk, terkait akta pembagian waris bagi golongan pribumi di Kabupaten Demak? Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan Notaris untuk mengatasi kendala dalam pembuatan akta pembagian waris di Kabupaten Demak, terutama dalam konteks adat dan hukum yang berlaku?. Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini yaitu tipe penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, sumber data sekunder, metode pengumpulan data studi pustaka, metode penyajian data uraian, dan metode analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Notaris dalam pembuatan akta pembagian waris di Kabupaten Demak meliputi penyusunan dokumen otentik, edukasi hukum, dan mediasi ahli waris. Hakim membebaskan Notaris dari gugatan dikarenakan tidak ada bukti kesalahan prosedur, serta tidak ditemukan niat melawan hukum. Kendala notaris meliputi benturan hukum adat dan formal, kurangnya dokumen, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Solusi yang diharapkan adalah peningkatan edukasi hukum, mediasi aktif, dan kerja sama dengan instansi terkait