PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (UP3AD) KABUPATEN MAGELANG

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Pajak Kendaraan Bermotor itu sendiri merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah dan pajak nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan tersebut dapat memberikan beban yang adil bagi seluruh masyarakat. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, dilakukan secara terpadu. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu bagaimana cara pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor unit pelayanan pendapatan dan pemberdayaan aset daerah Kabupaten Magelang dan apa saja kendala terjadi dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Magelang?.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dalam pengumpulan data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder, permasalahan yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumendokumen hukum, sedangkan tehnik analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Pelaksanaannya berdasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.Pelaksanaan pemungutan PKB sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku meskipun terdapat beberapa hambatan tehnis dalam pelaksanaan pemungutannya. Adanya hambatan-hambatan tersebut oleh Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Magelang telah dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang timbul tersebut