AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU- VIII/2010 TERHADAP HAK – HAK ANAK DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Tangan Berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sesudah Keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PuuViii/2010. Type penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normative; Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak terdaftar statusnya adalah dianggap bukan sebagai anak yang sah (Pasal 42 dan 43 Undang-undang No. 1 Tahun 1974); Masalah harta bersama (pasal 35, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974); dan Masalah Warisan. sedangkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan UUD 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak juga memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama di hadapan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”