TINJAUAN YURIDIS TENTANG MEKANISME PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI LINGKUNGAN BPN KABUPATEN/KOTA

Skripsi dengan Judul “Tinjauan yuridis tentang mekanisme peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota” menggunakan tipe penelitian yuridis normative dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisistis, sumber data dilakukan melalui sumber data sekunder dan sumber data primer, dengan metode pengumpulan data studi pustaka dan wawancara bila diperlukan. Hasil penelitiannya adalahan bahwa mekanisme peralihan hak karena pewarisan mendasarkan pada Instruksi Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1998, yaitu tentang pemberlakuan sistem loket, yaitu melalui tahapan Loket I mengenai informasi pelayanan, Loket II mengenai penyerahan dokumen permohonan, Loket II mengenai penyerahan Biaya/pembayaran, Loket IV mengenai penyerahan produk. Pendaftaran hak milik atas tanah karena pewarisan dilakukan dengan cara sistematik dan dengan cara sporadik. Adapun langkah pengajuan permohonan/pendaftran hak atas tanah melalui loket II, pemeriksaan kelengakapan berkas permohonan/pendaftaran oleh petugas loket III, penerbitan Tanda Terima Berkas Permohonan/Pendafataran oleh petugas loket II, pembayaran oleh pemohon/pendaftar di loket III, penerbitan kwitansi pembayaran dan surat tanda bukti pendaftaran dan pembayaran oleh petugas loket III, proses pendaftaran tanah dari pengukuran, pengumuman, pembukuan, serta penerbitan sertifikat, pengambilan sertifikat di loket IV oleh pemohon/pendaftar. Hambatan yang ditemui dalam pendaftaran mekanisme peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan adalah masyarakat masih ada yang belum mengetahui pentingnya pendaftaran hak milik atas tanah guna menjamin kepastian tanah, masyarakat baru menyadari arti pentingnya pendaftaran hak milik atas tanah pada saat akan menjual, masyarakat kurang paham akan arti pentingnya sertifikat sebagai alat bukti yang kuat apabila terjadi masalah mengenai kepemilikan tanah pada nantinya, adanya kesulitan bagi Kantor Pertanahan dalam melayani peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan, dikarenakan data yang dibutuhkan kurang lengkap, seringkali ditemui adanya pemalsuan tanda tangan karena tidak termasuk dalam ahli waris. Adapun sebagai bahan masukan dalam penelitin ini, peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan Pengaturan peralihan hak milik tanah karena pewarisan, yaitu masyarakat harus mengerti dulu persyaratan dalam melakukan peralihan hak atas tanah karena pewarisan, termasuk mengetahui bagan alur permohonan peralihan hak atas tanah, masyarakat segera melakukan pendaftaran hak atas tanah ke kantor pertahanan sebagai jaminan kepastian hokum, meningkatkan sumber daya manusia kantor pertanahan untuk bekerja secara profesional dikarena dalam menjalankan fungsi pelayanan harus bekerja penuh dengan kehati-hatian dan bertanggungjawab mengingat banyak variasi kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan tanah., lebih sering mengadakan penyuluhan di desa/kelurahan dalam rangka memberikan pemahaman akan pentingnya pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukum