TINJAUAN YURIDIS AKIBAT PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN BERDASAR UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Perkawinan di bawah tangan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang dilangsungkan tidak mengikuti ketentuan pasal 2 ayat (2) serta ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam, telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama, sehingga perkawinan tersebut telah dinyatakan sah menurut agama, tetapi si pelaku perkawinan tidak mendaftarkan atau mencatatkan diri pada Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Metode penelitian yang digunakan adalah metode Diskriptif Eksplanatoris . Hasil Penelitian: dampak hukum dari Perkawinan di bawah tangan, menurut UU No.1 tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1975, yaitu hak-hak yang timbul dari perkawinan tidak dapat dilindungi oleh hukum. Hak-hak tersebut : (1) Masalah hubungan suami istri : Perkawinan yang tidak terdaftar mengakibatkan suami istri tersebut tidak dapat diakui oleh hukum sebagai suami istri yang sah. (2) Status anak-anak : Anak-anak dilahirkan dari perkawinan yang tidak terdaftar statusnya adalah dianggap bukan sebagai anak yang sah dan ; (3) Masalah harta bersama dan (4) Masalah Warisan. Dampak hukum perkawinan di bawah tangan atau pernikahan siri sesudah keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PUU-VIII/2010, adalah pemberlakuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974. sebagai berikut : sesudah keluar Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PUU-VIII/2010 seorang anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan di bawah tangan atau pernikahan siri : (1) mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya, dan (2) memungkinkan untuk dapat mempunyai hubungan perdata dengan lelaki yang
merupakan ayah biologisnya atau keluarga ayah biologisnya