IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP IZIN TINGGAL ORANG ASING (STUDI KASUS PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI PEMALANG

Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis
implementasi kebijakan pengawasan terhadap izin tinggal orang asing serta
faktor pendukung dan penghambatnya di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI
Pemalang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Fokus kajiannya
mengacu pada model implementasi kebijakan Edward III, yang meliputi 4
variabel yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik
analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan model interaktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengawasan terhadap izin tinggal
orang asing dapat diimplementasikan dengan baik di Kantor Imigrasi Kelas I Non
TPI Pemalang. Dari aspek komunikasi, informasi yang berkaitan dengan
kebijakan dapat ditransmisikan dengan baik, jelas, dan konsisten, sehingga
memudahkan pelaksanaan pengawasan. Dari aspek sumberdaya, kondisi
kualitas personel sudah memadai, namun secara kuantitas masih kurang atau
belum sesuai dengan kebutuhan nyata. Para personel memiliki pemahaman
yang baik tentang isi kebijakan, mematuhi regulasi, serta bertindak sesuai
wewenangnya masing-masing. Fasilitas yang tersedia sudah memadai, baik
secara kualitas maupun kuantitas. Dari aspek disposisi, jajaran implementor
memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya masing-masing,
meskipun tidak ada insentif khusus untuk personel pengawasan. Dari aspek
struktur birokrasi, tersedia Standar Operating Prosedure (SOP) sehingga para
implementor memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugasnya.
Fragmentasi juga diatur sedemikian rupa, sehingga ada kejelasan tugas,
tanggung jawab, maupun hierarkhi dari jajaran implementor. Faktor pendukung
implementasi kebijakan pengawasan izin tinggal orang asing di Kantor Imigrasi
Kelas I Non TPI Pemalang meliputi dukungan anggaran, kualitas personel, dan
berkembangnya Teknologi Informasi (TI). Faktor penghambatnya yaitu kuantitas
personel dan luasnya wilayah kerja yang mencakup 7 (tujuh) kabupaten/kota.
Jumlah personel dirasakan kurang memadai untuk melakukan pengawasan secara optimal, khususnya pengawasan lapangan.