TINJAUAN YURIDIS TENTANG EKSISTENSI RELAWAN BANTUAN KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES KENDAL

Penelitian ini ingin mengetahui dasar hukum keberadaan relawan bantuan kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, serta diperjelas lagi dengan fungsi kerja dari Babinkantibmas Kepolisian Republik Indonesia serta ingin mengetahui faktor-faktor pendorong maraknya Banpol diwilayah Kabupaten Kendal. Tipe dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan spesifikasi diskriptif, sumber datanya adalah data sekunder yang berisi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sedangkan data primer sebagai pendukung saja. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Data yang terkumpul dipaparkan secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara istilah keberadaan relawan bantuan kepolisian tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena tidak ada satupun di dalam undang-undang yang melegalkan eksistensi relawan bantuan kepolisian.Dikatakan relawan bantuan kepolisian karena pendekatannya lebih pada membantu daripada fungsi Kepolisian berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan. Fungsi Kepolisian sebagai Babinkamtibmas meliputi Bimmas (Bimbingan Masyarakat), sedangkan tujuan yang ingin diraih adalah mewujudkan suatu kondisi ketertiban dan keamanan sehingga menimbulkan ketentraman di masyarakat serta melibatkan masyarakat secara langsung dalam menjaga ketertiban dan keamanan tersebut. Penyebab seseorang memilih bekerja sebagai banpol adalah terkait masalah ekonomi. Relawan bantuan kepolisian merupakan salah satu bentuk kreatifitas Kepolisian dalam memberikan jaminan kepastian hukum terhadap masyarakat yang mau membantu kinerja Kepolisian di lapangan khususnya di wilayah hukum Polres Kendal